Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta semua pihak untuk mendukung keberadaan media arus utama atau media mainstream.

Hal itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2023 yang digelar di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (9/2/2023).

“Oleh karena itu saya minta semua pihak baik pada lembaga pemerintah pusat dan daerah, BUMN, perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung keberadaan media arus utama,” kata Presiden.

Baca juga: Hadiri Hari Pers Nasional, Presiden Jokowi Singgung Keamanan Data dalam Negeri

Media massa mainstream, kata Presiden, tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri menghadapi sejumlah tantangan ke depan.

Namun media juga harus melakukan inovasi dan adaptasi terhadap teknologi.

Selain itu menyusun langkah-langkah strategis.

“Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus memberikan dukungan,” katanya.

Dalam sambutannya Presiden mengatakan keberlanjutan industri media konvensional saat ini menghadapi tantangan berat.

Ia mendapat informasi bahwa 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital terutama platform asing.

“Ini sedih loh kita. Sehingga tadi malam saat makan durian Saya mengundang beberapa tokoh Insan pers untuk berbicara mengenai ini,” kata Presiden.

Menurut presiden, dengan beralihnya belanja iklan ke media digital yang sebagian berplatform asing maka sumber daya keuangan media konvensional akan berkurang.

Meski sebagian media konvensional sudah mengembangkan diri ke media digital namun tidak bisa dipungkiri saat ini masih didominasi oleh platform asing.

“Sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri kita,” kata Presiden.

Terkait masalah tersebut, Presiden mengatakan Menkominfo telah mengajukan izin prakarsa mengenai rancangan Perpres tentang kerjasama perusahaan platform digital dengan perusahaan Pers.

Tujuannya untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas di Indonesia.

Namun kata Presiden ada usulan lain yakni diterbitkannya Perpres mengenai tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas.

“Saran saya bertemu, kemudian dalam satu bulan ini harus selesai mengenai Perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan. Saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini,” pungkasnya.