TRIBUNNEWS.COM - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman buka suara setelah Presiden Jokowi memberikan imbauan agar TNI-Polri tidak terlibat politik praktis jelang Pemilu 2024.

Dudung mengatakan, tahun 2023 ini sudah masuk ke dalam tahun politik karena Pemilu akan dilakukan pada 2024 mendatang.

Oleh karena itu ia meminta kepada seluruh pejabat tinggi dan jajaran TNI Angkatan Darat (AD) untuk tidak terlibat politik praktis, sesuai imbauan dari Presiden Jokowi.

"Jadi saya tekankan kepada seluruh pejabat tinggi dan jajaran TNI Angkatan Darat."

"Sesuai dengan perintah Presiden Jokowi, tahun 2023 adalah tahun politik."

"Oleh karenanya pejabat TNI AD tidak ada yang berpolitik praktis, termasuk seluruh jajaran," kata Dudung dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Jumat (10/2/2023).

Baca juga: VIDEO Formappi Sebut Kinerja DPR akan Terganggu di Tahun Politik Karena Kesibukan Kampanye

Lebih lanjut Dudung menuturkan, hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan situasi politik jelang Pemilu 2024 mendatang.

Oleh karena itu semua jajaran TNI AD harus bisa bersikap netral.

Tak hanya itu, Dudung juga mengharuskan semua jajaran TNI AD untuk tidak memihak siapapun.

"Dan saya sampaikan antisipasi terhadap perkembangan situasi di tahun politik ini."

"Sehingga kita harus bersikap netral dan wajib hukumnya netral. Tidak boleh memihak kepada siapapun," pungkasnya.

Baca juga: Jelang Tahun Politik, Panglima TNI Minta Satuan Siber Mulai Bina Personel dan Tingkatkan Kemampuan

Presiden Jokowi Ingatkan TNI-Polri Tidak Terlibat Politik Praktis

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan secara tertutup dalam rapat pimpinan TNI-Polri, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, (7/2/2023).

Satu di antara arahan yang disampaikan Presiden yakni terkait tahun politik.