Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Dave Laksono menyambut baik usulan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman untuk penambahan Komando Daerah Militer (Kodam) di Indonesia dari semula 15 menjadi ada di setiap provinsi.

Namun, Dave memberikan beberapa catatan terkait usulan penambahan Kodam, seperti anggaran, kebutuhan personel hingga beban kerja.

"Tentu ada baiknya bila Kodam hadir di setiap provinsi walaupun ada beberapa hal yang harus perhatikan seperti anggaran dan kebutuhan personel dan juga workload dari masing-masing Kodam tersebut," kata Dave kepada Tribunnews.com, Sabtu (11/2/2023).

Baca juga: Anggota DPR Nilai Usulan KSAD Dudung Ada Kodam di Tiap Provinsi Sudah Tepat

Legislator Partai Golkar ini memandang bila penambahan Kodam merupakan sebuah kebutuhan, maka sebaiknya dilakukan.

"Akan tetapi bila memang dinilai kebutuhan ada dan memang kemampuan untuk melakukan itu mencukupi, sebaiknya dilanjutkan konsep tersebut," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengungkapkan rencana pembentukan kodam baru di setiap provinsi akan dilakukan tahun ini.

Sekadar informasi saat ini tidak setiap provinsi terdapat Kodam.

Tercatat, sampai saat ini hanya ada 15 Kodam dari total 38 provinsi yang ada.

Ia mengatakan rencana tersebut sudah disetujui oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Baca juga: KSAD Ungkap Rencana Pembentukan Kodam di Setiap Provinsi Mulai Tahun Ini

"Jadi nanti, sesuai perintah dari Menhan, dan Panglima TNI sudah setuju, nanti setiap provinsi akan ada Kodam," kata Dudung usai Rapim TNI AD pada Jumat (10/2/2023).

"Ini nanti kita usulkan kepada Panglima TNI, sudah kita usulkan, Panglima nanti akan mengusulkan kepada Kemhan. Kemhan nanti akan mengusulkan kepada Menpan. Tentunya nanti juga akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan karena kan akan menyangkut masalah anggaran," sambung dia.

Baca juga: Korem 023/KS Raih Penghargaan Satker Terbaik Pengelolaan Anggaran dan Pencapaian Kinerja Kodam I/BB

Menurut Dudung hal tersebut untuk menyesuaikan dinamika tantangan ke depan.

Rencana tersebut, kata dia, dilakukan juga untuk menciptakan keseimbangan dengan unsur Kepolisian yang ada di daerah.

"Kita menyesuaikan kelihatannya kalau dari Kemhan, bahwa tantangan ke depan, karena polisi dulu tipe C Kolonel, tipe B bintang satu, tipe A bintang dua, sekarang semua sudah tipe A semua bintang dua semua, sementara di tempat kami di provinsi masih ada yang Kolonel, sehingga nanti seimbang lah. Nanti akan seperti itu," kata Dudung.

Ia mencontohkan dalam pelaksanaannya kemungkinan Danrem yang berpangkat Brigjen di wilayah yang belum ada Kodamnya, akan dinaikan pangkat menjadi Mayjen dan menjabat sebagai Pangdam di wilayah tersebut.

"Tahun ini (rencananya), kan itu tinggal memindahkan. Contoh Korem Lampung dari Danrem bintang satu tinggal jadikan Pangdam di situ, nanti Danrem jadi Kasdamnya," kata Dudung.