TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengungkap aliran gratifikasi Izil Azhar alias Ayah Merin.

Irwandi menyebut Izil Azhar mengalirkan hasil gratifikasinya kepada para panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Sebagaimana diketahui, Izil Azhar merupakan mantan panglima GAM wilayah Sabang.

"Dia ngakunya GAM, ngakunya buat kasih ke panglima-panglima GAM," ucap Irwandi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/2/2023).

Irwandi diperiksa hari ini kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara tersangka Izil Azhar.

Irwandi lantas membantah telah menerima gratifikasi dari Izil. Hal itu diperkuat dengan fakta persidangan. Irwandi menduga Izil hanya mencatut namanya.

"Kan tidak benar, aku enggak tahu, nama aku dicantumkan di situ aku enggak tahu. Tahunya setelah jadi kasus," kata dia.

"Enggak ada, dia bawa nama aku kayaknya agar keras, agar mudah dikasih," tambahnya.

Irwandi kemudian menceritakan kisah dibalik buronnya Izil Azhar.

Irwandi berani mengklaim bahwa Izil Azhar bukanlah buronan. Sebab, disebutnya, Izil kerap berpindah-pindah lokasi.

"Izil enggak buron, status buron tapi di Aceh enggak buron, dari Sabang ke Aceh, Sabang ke Aceh," ungkapnya.

Bahkan, Irwandi juga berani menyebut bekas orang kepercayaannya banyak berkawan dengan polisi.

"Dia kawan-kawannya polisi," kata Irwandi.

KPK telah menahan Izil Azhar alias Ayah Merin pada Rabu (25/1/2023), setelah lima tahun lamanya menjadi buronan.

Diketahui, orang kepercayaan Irwandi Yusuf itu sudah berstatus daftar pencarian orang (DPO) sejak 2018 atas kasus dugaan gratifikasi terkait proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun anggaran 2006-2011.

Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) wilayah Sabang itu diketahui ditangkap di sekitar Kota Banda Aceh pada Selasa (24/1/2023). 

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, Izil Azhar ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan KPK Kavling C1. 

Baca juga: KPK akan Periksa Eks Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Terkait Kasus Gratifikasi Izil Azhar

Dengan demikian, Izil Azhar bakal mendekam di sel tahanan setidaknya hingga 13 Februari 2023. 

"Menjadi bagian dari kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka IA (Izil Azhar), untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan 13 Februari 2023 di Rutan KPK pada Kavling C1 gedung ACLC," ucap Johanis Tanak saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/1/2023).

Johanis Tanak memaparkan, kasus yang menjerat Izil Azhar bermula Pemprov Aceh yang ketika itu dipimpin Irwandi Yusuf sedang melaksanakan proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang Aceh yang pembiayaannya dari APBN. 

Irwandi Yusuf dalam jabatannya sebagai Gubernur Aceh ketika itu diduga menerima uang sebagai gratifikasi dengan istilah jaminan pengamanan dari pihak board of management (BOM) PT Nindya Sejati joint operation, yaitu Heru Sulaksono dan Zainuddin Hamid. 

Terkait gratifikasi tersebut, Irwandi Yusuf kemudian mengajak Izil Azhar sebagai orang kepercayaannya untuk menjadi perantara penerima uang dari Heru Sulaksono dan Zainuddin Hamid. 

"Penyerahan uang melalui tersangka IA dilakukan secara bertahap dari tahun 2008 sampai dengan 2011 dengan nominal bervariasi mulai dari Rp10 juta sampai dengan Rp3 miliar hingga total berjumlah Rp32,4 miliar," paparnya.

Izil Azhar menjadi orang kepercayaan Irwandi Yusuf karena sebelumnya pernah menjadi bagian tim sukses Pilkada Gubernur Aceh tahun 2007. 

Gratifikasi dengan nilai total Rp32,4 miliar selanjutnya dipergunakan untuk dana operasional Irwandi Yusuf dan juga turut dinikmati Izil Azhar.

"Mengenai sumber uang yang diserahkan Heru Sulaksono dan Zainuddin Hamid diduga dari dana biaya konstruksi dan operasional proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang Aceh," kata Johanis Tanak.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Izil Azhar disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.