TRIBUNNEWS.COM - Vonis hukuman terhadap sejumlah eks anak buah Ferdy Sambo akan diketahui pada Kamis (23/2/2023) hari ini.

Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rachman Arifin akan mendengarkan vonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Ketiganya menjadi terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Selain mereka, masih ada tiga terdakwa lain juga bernasib serupa, yaitu Irfan Widyanto, Baiquni Wibowo, dan Chuck Putranto.

Namun Irfan Widyanto, Baiquni Wibowo, dan Chuck Putranto baru akan mendengarkan vonis majelis hakim pada Jumat, 24 Februari 2023.

Baca juga: Jadwal Sidang Vonis Eks Anak Buah Ferdy Sambo, Digelar Pekan Ini dan Tuntutan Hendra Kurniawan cs

Adapun majelis hakim yang akan memvonis Hendra Kurniawan dkk adalah Ahmad Suhel sebagai ketua majelis hakim dengan anggota Djuyamto dan Hendrayustiawan.

Di tangan para hakim inilah, nasib Hendra Kurniawan dkk akan ditentukan.

Apakah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rachman Arifin akan divonis lebih berat dari tuntutan yang diajukan jaksa atau sama?

Ataukah justru lebih ringan dari yang tuntutan jaksa?

Patut ditunggu seperti apa vonis yang akan dijatuhkan majelis hakim pada Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rachman Arifin.

Sebelumnya, Hendra Kurniawan dkk sudah mendengarkan tuntutan dari jaksa.

Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria merupakan terdakwa yang mendapat tuntutan pidana paling tinggi dari terdakwa lainnya.

Kebalikannya, tuntutan Arif Rachman Arifin paling ringan di antara terdakwa lain bersama dengan Irfan Widyanto.

Baca juga: Hendra Kurniawan dkk Siap Hadapi Vonis Obstruction of Justice Pembunuhan Berencana Brigadir J

Selengkapnya, inilah daftar tuntutan Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rachman Arifin, sebagaimana dirangkum Tribunnews.com:

1. Hendra Kurniawan

Hendra Kurniawan dituntut oleh jaksa penuntut umum (JPU) dengan hukuman pidana penjara selama tiga tahun.

Selain pidana penjara, jaksa penuntut umum menuntut Hendra Kurniawan dengan pidana denda sebesar Rp 20 juta subsider 3 bulan kurungan.

Jaksa menilai mantan Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Div Propam itu dengan sengaja membuat terganggunya sistem elektronik pada DVR CCTV di kompleks perumahan Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Diketahui, CCTV menjadi petunjuk dalam kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo pada 8 Juli 2023.

Jaksa juga menilai Hendra Kurniawan tidak mengakui secara jujur perbuatannya di persidangan dan masih berkilah dengan mencari alibi yang tidak bisa dibuktikan di persidangan.

2. Agus Nurpatria

Sama seperti Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dituntut dengan pidana penjara selama tiga tahun.

Selain itu, Agus Nurpatria dibebankan denda Rp 20 juta subsider 3 bulan penjara.

Jaksa menilai, Agus Nurpatria terbukti telah memerintahkan Irfan Widyanto untuk menghilangkan rekaman CCTV pos security di Kompleks Polri, Duren Tiga.

Selain itu dijelaskan Jaksa, Agus Nurpatria juga terbukti memerintahkan Irfan Widyanto untuk mengambil DVR CCTV di kediaman Ridwan Soplanit.

Arahan eks Kaden A Briopaminal Div Propam Polri untuk mengambil DVR CCTV itu, dinilai jaksa berkaitan pembuktian tindak pidana.

3. Arif Rachman Arifin

Arif Rachman Arifin dituntut pidana penjara satu tahun oleh jaksa.

Ia juga dituntut pidana denda Rp 10 juta subsider 3 bulan kurungan.

Menurut jaksa, dalam kasus Brigadir J, Arif Rachman Arifin bertindak memerintahkan agar menghapus rekaman CCTV Kompleks Polri, Duren Tiga.

Termasuk, rekaman CCTV ketika Brigadir J masih hidup.

Jaksa menilai, Arif Rachman secara sengaja mengambil dan mengganti DVR CCTV di Duren Tiga.

Ia disebut mengetahui tindakannya itu untuk menutupi peristiwa yang terjadi di rumah dinas Ferdy Sambo.

Jaksa juga menyebut, Arif Rachman telah mematahkan laptop yang sempat digunakan untuk menyimpan salinan rekaman CCTV di sekitar rumah dinas Ferdy Sambo.

Hendra Kurniawan Cs Yakin Divonis Bebas

Tim penasihat hukum Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria berharap, kliennya tak diputus bersalah oleh Majelis Hakim.

Keyakinan itu berangkat dari fakta-fakta persidangan yang diklaim menunjukkan keduanya tidak terlibat dalam perkara ini.

"Kami yakin kok. Kalau kita lihat dari fakta-fakta persidangan yang terungkap, semuanya bebas kok," kata penasihat hukum Ragahdo Yosodiningrat saat dihubungi, Minggu (19/2/2023).

Menurutnya, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terbukti tak melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggu atau rusaknya sistem informasi elektronik sebagaimana dakwaan dan tuntutan jaksa.

"Sama sekali tidak ada sangkut pautnya sehingga mengakibatkan DVR (CCTV) itu tidak dapat dipakai kembali atau rusak sehingga mengakibatkan gangguan sistem elektronik dan sebagainya," ujarnya.

Karena itu, Ragahdo berharap agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fakta, bukan opini publik.

Menurut Ragahdo, ketiga kliennya sudah terlanjur dipandang buruk publik sejak awal.

"Harapan kami Majelis Hakim dalam memutus tidak melihat faktor-faktor dari publiklah, karena ketiga klien saya ini dipandang publik dari awal preminya sudah jelek," katanya.

Arif Rachman Minta Hukuman Lebih Ringan dari Bharada E

Sementara itu, tim penasihat hukum Arif Rachman Arifin berharap agar kliennya divonis serendah-rendahnya.

Bahkan jika memungkinkan, dia meminta untuk divonis lebih rendah dari Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu.

Alasannya, Arif Rachman hanya bertindak atas perintah Ferdy Sambo.

"Apa yang dilakukan Arif Rachman hanya melaksanakan tugas kedinasan atau perintah atasan yang sah."

"Berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik, pejabat pelaksana tidak dapat dipersalahkan," kata penasihat hukum Arif, Junaedi Saibih dalam keterangannya pada Rabu (22/2/2023).

Selain itu, Junaedi menilai, kliennya masih memiliki peluang untuk diputus bebas oleh Majelis Hakim.

Sebab, pasal yang didakwakan yaitu Pasal 33 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam pasal tersebut, semestinya ada fungsi yang terganggu akibat tindakan terdakwa.

"Sementara dalam fakta persidangan, Arif Rachman sama sekali tidak ada akses terhadap sistem CCTV Kompleks," kata Junaedi.

Sementara itu, pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia, Chudry Sitompul menyebut vonis terhadap Arif Rahman, layak lebih ringan dari hukuman Richard Eliezer alias Baharada E, yakni 1 tahun 6 bulan.

Sebab menurut Chudry, Arif Rahman tak berkaitan langsung dengan peristiwa pembuhunan.

"Mestinya orang yang Obstruction of Justice itu jangan dikait-kaitkan dengan masalah pembunuhannya."

"Pertama kan mereka juga enggak tahu kejadian sebenarnya apa."

"Jadi, menurut saya, hukumannya itu enggak usah terlalu berat dari hukuman perkara pembunuhan," ujarnya.

Kemudian Chudry juga menyoroti tuntutan yang dilayangkan jaksa penuntut umum (JPU) kepada Arif Rachman.

Sebagai ahli pidana, dia berpandangan bahwa Pasal 33 Undahg-Undang ITE tak bisa disematkan kepada Arif.

Sebab, pasal tersebut dianggap lebih cocok digunakan untuk menjerat kejahatan yang mengganggu sistem elektronik.

"Yang dimaksud pengrusakan data elektronik kalau misal mereka kirim malware, virus, atau aplikasi yang terakhir sekarang ini. Yang rusak itu software bukan fisiknya, perangkatnya," ujarnya.

(Tribunnews.com/Sri Juliati/Ashri Fadilla/Fahmi Ramadhan/Rahmat Fajar Nugraha)