Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepanjang awal tahun  2023.

Hasilnya mayoritas publik mengaku puas atas kinerja Presiden Jokowi.

Namun hasil tersebut tercatat tak banyak berubah dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.

"Penilaian kinerja presiden pada bulan februari ini dibandingkan sebulan lalu angkanya di 75,9 persen yang puas terhadap kinerja presiden,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat rilis survei 'Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegakan Hukum, Isu-Isu Penegakan Hukum, dan PSSI' secara virtual, pada Rabu (1/3/2023).

“Dan itu kalau dibandingkan dengan Januari tidak mengalami perubahan yang berarti artinya stabil saja stagnan saja," lanjut dia.

Baca juga: Kepuasan Publik ke Jokowi Naik, Parpol Koalisi Beri Apresiasi

Meski tak banyak berubah, lanjut Djayadi, angka kepuasan kepada Presiden Jokowi tetap cenderung lumayan baik di angka kisaran 76 persen sejak di Januari atau Februari 2023.

Berdasarkan data survei LSI, angka kepuasan kepada Presiden Jokowi mencapai titik terendah pada Januari 2015 yang mencapai 40,7 persen.

Kemudian baru kembali meningkat pada di Oktober 2015 menjadi 53,4 persen.

Setelah itu, tidak survei kepuasan masyarakat kepada kinerja Presiden Jokowi merangkak naik hingga stagnan pada angka tertinggi pada Januari 2023 mencapai 76,2 persen.

"Kalau kita sisir satu persatu berdasarkan kategori demografi maka tingkat kepuasan presiden itu cenderung merata di semua kategori demografi baik segi gender, etnis,” kata Djayadi.

“Kemudian dari segi pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan dan cenderung mayoritas itu menyatakan. tingkat kepuasannya," imbuhnya.

Kemudian dari segi wilayah demografi angka kepuasan kinerja Jokowi rata-rata berada di atas 70 persen kecuali di wilayah Sumatera dengan angka 68,2 persen dan Banten 62,1 persen.

"Tapi secara umum mayoritas secara merata tingkat kepuasan cukup baik kepada presiden. Salah satu faktor yang berpengaruh terkait penegakan hukum selain ekonomi nasional," katanya.