TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto menjelaskan faktor yang jadi penyebab masih maraknya hoaks hingga ujaran kebencian di internet saat ini. 

Ditambah menjelang Pemilu 2024, hoaks dan ujaran kebencian ini semakin bertambah dan menurut Wijayanto harus diperhatikan. 

Wijayanto menyoroti platform media sosial yang sebenarnya enggak untuk duduk bersama dan menyeragamkan pendapat bersama masyarakat. 

Dalam beberapa pertemuan yang melibatkan platform media sosial, Wijayanto melihat pihaknya menolak untuk hadir. 

Hal ini ia beberkan saat jadi pembicara dalam Diskusi Publik Memangkal Ujian Kebencian Dalam Pemilu 2024 yang berlangsung di Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (2/3/2023). 

"Saya melihat adanya keengganan platform digital untuk duduk beragam degan masyarakat sigill. Dalam beberapa seminar, palform digital untuk menolak untuk hadir," jelas Wijayanto.

"Di forum UNESCO, yang datang mengisi konferensi adalah PR, policy adviser. Padahal kata mereka sendiri masalahnya adalah engineer yang tidak sensitif pada konteks sosial," sambungnya. 

Lebih lanjut, Dosen Universitas Diponegoro Semarang ini juga melihat minim transparansi perusahaan media sosial terkait kebijakan dalam moderasi konten. 

Sehingga menurut, hoaks hingga ujaran kebencian dapat Terminator jika platform digital punya kemauan dan terbuka dengan hal yang berkaitan dengan alogaritma media sosial itu sendiri.

"Jadi masalah untuk moderasi digital adalah ketidaksetiaan platform. Kurangnya kemauan untuk bicara dan terbuka," tuturnya. 

"Ini ada satu perusahaan digital raksasa yang bahkan lebih kuat daripada negara. Kemauannya untuk diajak bicara masih kurang. Menurut saya transparansi dan keinginan bicara yang penting," tambahnya Wijayanto. 

Penting, tegas Wijayanto untuk meminimalisir atau menghilangkan hoaks serta ujar kebencian ini.

Sebab, tambahnya, tentu dalam Pemilu 2024 ujar kebencian dan hoaks akan kian bertambah dengan adanya buzzer yang mulai beralih profesi untuk turut berperan.

Baca juga: Relawan Ajak Pendukung Jokowi Lawan Isu Hoaks Soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

"Pada masa normal mereka (buzzer) memanipulasi publik untuk mempengaruhi pembicaraan pemerintah, oposisi. Untuk mempromosikan," tuturnya. 

"Tapi di masa pemilu digunakan untuk mensupport kandidat tertentu tidak jarang melakukan bahkan ujaran kebencian," tegasnya.