TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto mengatakan buzzer pemerintah akan beralih profesi jelang Pemilu 2024.

Dari yang biasa mendukung program pemerintah, memasuki tahun politik buzzer ini pun bertransformasi untuk mendukung partai politik (parpol) peserta pemilu. 

Hal ini ia beberkan saat jadi pembicara dalam Diskusi Publik Menangkal Ujian Kebencian Dalam Pemilu 2024 yang berlangsung di Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (2/3/2023). 

"Pada masa normal mereka (buzzer) memanipulasi publik untuk mempengaruhi pembicaraan pemerintah, oposisi. Untuk mempromosikan," tuturnya. 

"Tapi di masa pemilu digunakan untuk me-support kandidat tertentu, tidak jarang melakukan bahkan ujaran kebencian," tegasnya. 

Dalam banyak penelitian, kata Wijayanto, buzzer ini jelas terekam pergerakan. Meski di satu sisi sulit bagi pihaknya untuk menemukan siapa dalangnya. 

"Saya akan beri konteks, yang disponsori atau yang diorkestrasi oleh pasukan siber ini seperti konteks (Pemilu) 2019. Terjadi di 10 negara di dunia, tidak hanya di Indonesia," ujarnya.

Dosen Universitas Diponegoro Semarang ini lalu melanjutkan menjelaskan ihwal buzzer dan langkah apa saja yang dilakukan. 

"Di internet kita lihat aku yang kadang enggak memiliki foto, enggak tahu siapa. Ada ratusan ribu percakapan, misalnya menjelang revisi UU KPP, juta percakapan dukung omnimbuslaw," jelasnya. 

Ia mengaku pihaknya juga telah mencoba untuk menelusuri dan mencari tahu dari mana hilir yang menggerakkan para buzzer ini. Meski seperti yang ditegaskan Wijayanto sebelumnya, sulit untuk mengetahui sosok tersebut. 

"Itu kita lakukan analisa big data lalu kita kenali mana akun yang mencurigakan. Kita coba garis siapa di balik itu, siapa yg mengoperasikannya, orangnya siapa namanya, apa motivasinya, termasuk siapa yang bayar," tuturnya.

"Yang bayar itu duit darimana, parpol atau pengusaha. Untuk bisa ketemu siapa di balik akun ini yang susah," Wijayanto menambahkan. 

Baca juga: Bawaslu Serius Awasi Buzzer yang Ganggu Tahapan Pemilu

Wijayanto juga menjelaskan, saat ini sudah harus diwaspadai, meski belum terlalu kuat tapi hoaks dan ujaran kebencian yang disebabkan oleh para buzzer yang beralih fungsi ini sudah mulai terlihat pergerakannya. 

"Ini menurut saya, untuk mewaspadai situasi menjelang 2024. Jadi kalau saat ini mungkin hate speech, politik identitas belum terlalu kuat, sudah mulai kelihatan. Tapi nanti akan semakin kelihatan begitu calonnya sudah mulai muncul," tuturnya.