TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan Koordinator Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol (Purn) Ahwil Loetan sebagai saksi ahli dalam persidangan kasus peredaran narkoba yang menyeret Irjen Pol Teddy Minahasa, Senin (6/3/2023).

Ahwil Loetan diketahui juga merupakan Kepala BNN pertama, yang saat itu bernama Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN).

"Untuk kali ini kami telah memanggil dua orang ahli, yang satu telah hadir pada pagi hari ini. Untuk ahli Ahwil Loetan dipersilakan memasuki ruang sidang," ujar jaksa penuntut umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (6/3/2023).

Dalam persidangan hari ini, Ahwil Loetan disumpah untuk memberikan keterangan mengenai keahliannya terkait perkara narkotika ini.

Satu di antaranya penjelasan mengenai persyaratan dan tahap melakukan undercover buying oleh pihak Kepolisian.

Termasuk juga mengenai perizinan legal yang harus tertulis dalam sebuah surat perintah.

"Izin sudah jelas. Harus ada surat tugas karena kalau tidak bisa terjadi tabrakan," ujar Ahwil Loetan dalam persidangan Senin (6/3/2023).

Sebagai informasi, Irjen Teddy Minahasa merupakan satu dari tujuh terdakwa yang telah ditetapkan dalam perkara peredaran narkotika jenis sabu.

Enam terdakwa lainnya ialah AKBP Dody Prawiranegara, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Parluhutan Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Maarif, dan Muhamad Nasir.

Sabu yang dimaksud dalam kasus ini merupakan barang bukti dari pengungkapan kasus narkoba oleh Polres Bukittinggi dengan berat kotor 41,3 kilogram.

Dalam dakwaan kasus ini terungkap bahwa Teddy Minahasa dua kali meminta AKBP Dody Prawiranegara sebagai Kapolres Bukittinggi untuk menyisihkan sebagian barang bukti sabu.

Upaya terakhir dilakukan Teddy pada 20 Mei 2022 saat dia dan Dody menghadiri acara jamuan makan malam di Hotel Santika Bukittinggi.

Saat itu Tedy meminta agar Dody menukar 10 kilogram barang bukti sabu dengan tawas.

Meski sempat ditolak, pada akhirnya permintaan Teddy disanggupi Dody.