Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyebutkan politik uang bisa terjadi apapun sistem Pemilu yang diterapkan pada sebuah negara, baik itu proporsional terbuka maupun tertutup.

Hal ini disampaikannya usai sidang uji materiil UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum Sistem Proporsional Terbuka, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2023).

“Sebenarnya kalau bicara politik uang dalam sistem mana pun bisa terjadi,” ujarnya.

Hanya saja, lanjut dia, persoalannya adalah cara merekrut kader menjadi calon anggota DPR RI dan DPRD, serta sistem Pemilu itu sendiri.

Jika yang diterapkan proporsional tertutup ataupun coblos partai, maka para kader calon anggota legislatif (caleg) tak bisa mempraktikkan politik uang secara perseorangan.

“Kecuali misalnya milih Golkar terus dikasih uang atau milih PBB nanti dikasih uang, itu bisa terjdi. Tapi gak tau lah kalau PBB kan gak ada duitnya,” ucap Yusril.

Baca juga: Yusril Ihza Sebut Sistem Proporsional Terbuka Perburuk Kapasitas Pemilih, Makin Tak Terdidik Politik

Di sisi lain ia menilai Pemilihan Legislatif (Pileg) punya mekanisme berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Menurutnya, dalam proses Pilkada memungkinkan adanya politik uang karena para calonnya dapat turun langsung ke lapangan menemui masyarakat.

“Kalau orang perorangan seperti Piliada begitu, bisa langsung turun ke lapangan bagi-bagi uang. Titik lemahnya begitu,” tuturnya.

Anggapan serupa turut disampaikan Peneliti Pusat Riset Politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuhro.

Baca juga: Yusril Nilai MK Layak Nyatakan Proporsional Terbuka Tak Punya Kekuatan Hukum Mengikat

Saat ditemui selepas acara diskusi bertajuk Ngopi dari Sebrang Istana Utak-atik Tiket Capres, Jakarta Pusat, Minggu (23/10/2022), ia mengatakan bahwa mengatakan bahwa transaksi politik uang pada Pemilu 2024 pasti akan terjadi.

Menurutnya cara mengatasi politik uang pada Pemilu 2024 masyarakat butuh orang yang bisa dipercaya.

"Jadi adik sepupu Gus Baha itu menang tanpa adanya politik uang. Sepertinya pengaruh Gus Baha juga. Itu artinya apa masyarakat butuh sosok yang bisa dipercaya. Jadi kalau masyarakat percaya itu, tidak perlu adanya politik uang," katanya.

Menurut Siti politik uang di 2024 tidak akan hilang. Hal yang perlu dilakukan hanya mengurangi saja.

"Potensi politik uang di 2024 masih ada. Kalau hilang itu sudah pasti tidak mungkin. Jadi yang bisa kita lakukan mengurangi," tuturnya.