TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bahagia atas anjloknya skor indeks persepsi korupsi (IPK) menjadi 34.

"Kita sudah mendapatkan laporan tentang hasil IPK. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian, presiden tidak happy dengan kondisi itu," kata Moeldoko pada acara penandatanganan komitmen pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/3/2023).

Menurut Moeldoko, Jokowi telah berpesan agar anjloknya IPK harus menjadi perhatian semua pihak.

"Untuk itu, presiden berpesan dalam acara ini, pertama supaya ini menjadi perhatian kita semua," ujarnya.

Baca juga: Presiden Kumpulkan Sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Bahas Anjloknya IPK Indonesia

Dia meminta agar Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) perlu melakukan aksi tak hanya sebatas seremoni.

"Aksinya, Stranas PK perlu menjadi evaluasi kita bersama, aksinya harus mudah dipahami dan jangan seremonial belaka," ucap Moeldoko.

Moeldoko berharap agar ada wujud nyata dari acara Stranas PK tersebut untuk disampaikan kepada seluruh jajaran.

"Makanya tadi saya sampaikan supaya dibacakan, saya khawatir teman-teman tadi yang tanda tangan, enggak ngerti apa isinya. Ini yang saya khawatirkan," ungkapnya.

Baca juga: Hari ini Rabu Pon, Presiden Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet ?

Selain itu, dia meminta perlunya ada cara baru untuk yang lebih efektif dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi.

"Kita cari cara-cara baru yang lebih efektif lagi dan real bisa menyelesaikan masalah secara konkret di masyarakat itu teman-teman sekalian," tegas Moeldoko.

Lebih lanjut, Moeldoko menambahkan bahwa aksi pencegahan korupsi harus memiliki relevansi dengan upaya peningkatan indeks serta indeks persepsi korupsi, indeks efektivitas pemerintah, dan indeks perilaku antikorupsi.

"Saya kira teman-teman sekalian sepakat hasil IPK ini perlu direspons sungguh-sungguh," imbuhnya.