Demo di Gedung DJP, Partai Buruh Desak Sri Mulyani Mundur & Dirjen Pajak Suryo Utomo Dicopot
Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam orasinya mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur dari jabatannya.
Penulis: Naufal Lanten
Editor: Dewi Agustina
Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Buruh bersama serikat pekerja melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu), Jumat (10/3/2023).
Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam orasinya mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur dari jabatannya.
Tak hanya itu, ia juga meminta agar Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Suryo Utomo dicopot dari jabatannya.
"Menteri keuangan.." seru Said Iqbal.
Baca juga: Didampingi Sri Mulyani, Presiden Jokowi Sidak Kantor Pajak di Solo
"Mundur, mundur, mundur," sahut massa aksi.
Desakan itu diucapkan tiga kali dari atas mobil komando.
"Dirjen pajak, copot, copot, copot. Memalukan, Dirjen Pajak main motor gede. Pejabat eselon 3, 2, 1-nya mengkhianati uang rakyat," ucap Said Iqbal dengan pengeras suara.
"Dirjen pajak.." ujarnya.
"Copot, copot, copot," sahut massa aksi.
Ia menyebut bahwa seluruh rakyat Indonesia membayar pajak, mulai dari kalangan atas hingga menengah ke bawah.
Buruh pun, lanjut dia, membayar pajak. Tak hanya itu, abdi negara TNI-Polri hingga ASN dan pegawai honorer pun turut menbayar pajak dari penghasilan mereka.
"Ketika pajak diselewengkan, ketika pajak diambil oleh sekelompok pejabat-pejabat yang memperkaya dirinya, hati kita terluka. Hati dan pikiran kita terciderai," kata Said Iqbal.
"Jangan main-main Direktorat Jenderal Pajak. Kau pikir itu uangmu. Semua rakyat membayar pajak. Prajurit TNI-Polri, nelayan, guru dan tenaga honorer yang tidak pernah kau angkat itu juga membayar pajak," kata Said Iqbal.
Baca juga: KPK Bakal Revisi Aturan LHKPN Imbas Kasus Eks Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo
Ia pun meminta agar Ditjen Pajak bekerja profesional dan tidak menyelewengkan pajak yang telah dibayarkan seluruh masyarakat Indonesia.
Partai Buruh mengerahkan ratusan peserta dalam aksinya kali ini.
Aksi ini digelar sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Partai Buruh terkait permasalahan perpajakan di Indonesia.
Partai Buruh menyoroti para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang dianggap kerap pamer harta dan kepemilikan rekening dengan transaksi mencapai ratusan juta.
"Aksi pada hari ini hanya mengirimkan ratusan orang dulu sebagai pesan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan juga Menteri Keuangan untuk sungguh-sungguh memperhatikan persoalan persoalan yang berkembang terhadap pajak di Indonesia," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal.
Dalam aksi ini, Partai Buruh membawa 4 tuntutan.
Berikut 4 poin tuntutan yang bakal dibawa Partai Buruh dalam aksi nanti di depan Gedung Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan RI.
1. Bentuk Tim Pencari Fakta Investigasi Perpajakan di Indonesia
2. Copot Dirjen Pajak
3. Audit Forensik Penerimaan Pajak di Direktorat Pajak Kemenkeu RI
4. Buat Undang-Undang tentang Pembuktian Terbalik Harta Pejabat
Aksi ini dimulai sejak sekira pukul 10.45 WIB.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal kemudian menyampaikan orasi dari atas mobil komando yang terparkir di depan Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Akibat aksi ini, arus lalu lintas Jalan Gatot Subroto menuju Slipi tersendat.
Dalam aksi tersebut, petugas kepolisian terlihat berjaga mengamankan jalannya unjuk rasa.