TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menjadi sorotan beberapa minggu belakangan ini.

Seperti diketahui, sosok yang pertama sehingga Kemenkeu menjadi sorotan publik adalah mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo. 

Adapun yang menjadi sorotan adalah harta kekayaan Rafael Alun yang dianggap mencurigakan.

Kecurigaan ini pun berawal dari kasus penganiayaan yang melibatkan sang anak Mario Dandy Satriyo terhadap putra petinggi GP Ansor, Cristalino David Ozora.

Pada saat kasus penganiayaan ini mencuat dan viral, publik turut menyoroti mobil Jeep Rubicon dan motor gede Harley Davidson yang kerap dipamerkan oleh Mario di media sosial miliknya.

Berawal dari situlah, kekayaan Rafael Alun diusut dan faktanya berdasarkan catatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2021, kedua kendaraan mewah itu tidak dilaporkan yang bersangkutan.

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Ada Anak Buah Sri Mulyani Lakukan Transaksi Rp300 Triliun, KPK Tindaklanjuti

Buntut dari hal tersebut, Rafael Alun pun dicopot dari jabatannya.

Tak sampai di situ, dua pejabat Kemenkeu lain yaitu Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto dan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono turut menjadi sorotan lantaran kerap pamer kekayaannya di media sosial.

Kini, Eko pun senasib dengan Rafael Alun yaitu dicopot dari jabatannya.

Sementara, Andhi tengah diminta untuk memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, Kemenkeu juga dihantam dengan adanya pergerakan uang mencurigakan sebesar Rp 300 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD pada Rabu (8/3/2023) lalu.

"Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi. Terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Kemenkeu yang sebagian besar ada di Ditjen Pajak dan Bea Cukai," jelasnya dikutip dari Tribun Jogja.

Baca juga: Anggota Komisi XI DPR: Selama Ini Sri Mulyani Mencitrakan Dirinya Jujur, Sekarang Kebakaran Jenggot

Mahfud juga mengungkapkan dirinya melaporkan 69 pegawai DJP ke Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mlyani lantaran diduga melakukan pencucian uang.