Rapat dengan Komisi II DPR, Ketua KPU Sebut Lakukan 3 Upaya Hukum Lawan Partai Prima
Ketua KPU RI Hasyim Asyari menyampaikan pihaknya melakukan tiga upaya hukum menyikapi putusan PN Jakarta Pusat atas gugatan partai Prima.
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Adi Suhendi
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi II DPR RI melangsungkan rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di ruang rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam rapat yang digelar Rabu (15/3/2023) itu, turut dibahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terhadap gugatan dari Partai Prima, perihal penundaan pemilu.
Atas putusan itu, Ketua KPU RI Hasyim Asyari menyampaikan, pihaknya tidak hanya mengambil langkah hukum berupa banding ke Pengadilan Tinggi, melainkan ada tiga jalur hukum yang ditempuh oleh KPU.
"Pada situasi sekarang ini, kami berhadapan dengan Partai Prima itu tiga jalur," kata Hasyim dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Rabu (15/3/2023).
Di mana upaya hukum yang dilakukan KPU itu kata Hasyim dilayangkan kepada 3 lembaga berbeda.
Baca juga: Ketua KPU Sebut Belum Pernah Diajak Mediasi Selama Gugatan Partai Prima Bergulir di PN Jakarta Pusat
Pertama, Hasyim menyebutkan bahwa KPU RI melawan Peninjauan Kembali (PK) dari Partai Prima dengan kontra memori PK ke Mahkamah Agung (MA).
Sebab kata Hasyim, gugatan Partai Prima yang diregistrasi Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai Perkara Nomor 468, diputuskan ditolak.
"Mereka (Partai Prima) mengajukan Memori PK ke MA, sehingga KPU menyikapi dengan mengajukan Kontra Memori PK," ungkap Hasyim
Langkah hukum kedua, kata Hasyim, KPU RI telah melayangkan Memori Banding kepada PN Jakarta Pusat atas putusannya terhadap perkara yang diajukan Prima.
Baca juga: KPU RI Telah Verifikasi Faktual Pertama 771 Bakal Calon Anggota DPD
Nantinya, memori banding itu bakal diserahkan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta.
Tak hanya itu, upaya ketiga yakni pihaknya turut menempuh jalur hukum ke Bawaslu perihal gugatan atau laporan dari Partai Prima.
"Prima menempuh jalur baru laporan ke Bawaslu tentang dugaan pelanggaran administrasi. Yang dijadikan dasar adalah putusan PN Jakpus," kata dia.
"Jadi, kami ini berhadapan dengan Partai Prima sampai saat ini melalui tiga jalur tersebut," tukas Hasyim.
Baca juga: KPU Pertimbangkan Saran Mendagri, Calon Anggota Legislatif Harus Setor Bukti Patuh Pajak
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.