TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman merespons putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa kasus Kanjuruhan yang merupakan anggota polisi.

Habiburokhman menyebut, Komisi III DPR RI akan mempelajari dahulu permasalahan kasus tersebut secara detail.

"Kami akan pelajari kasusnya secara detail untuk mencari dimana akar masalahnya," kata Habiburrahman saat dimintai tanggapannya, Jumat (17/3/2023).

Kata dia, putusan yang dijatuhkan majelis hakim di pengadilan memang sejatinya harus dihormati.

Namun, jika memang putusan tersebut dianggap tidak tepat maka dapat menempuh upaya hukum lanjutan yakni ke tingkat banding.

"Putusan pengadilan memang harus dihormati dan cara terbaik mengkritisi putusan pengadilan yang dianggap tidak telat ya dengan mengajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi," kata dia.

Oleh karena itu, mengingat putusan tersebut memunculkan protes di kalangan publik, maka, Komisi III kata legislator dari Partai Gerindra itu seharusnya jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan banding.

Bahkan kata dia, banding itu harus segera dilayangkan sebelum akhirnya putusan berkekuatan hukum tetap.

"Kami (Komisi III) minta JPU ajukan upaya hukum secepatnya," ujar dia.

Baca juga: Kecewa Terdakwa Divonis Ringan Bahkan Bebas, Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Bereaksi 

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya telah membacakan vonis terhadap tiga polisi terdakwa tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 yang menewaskan ratusan jiwa.

Tiga terdakwa mendengarkan putusan hakim.

Dua di antara mereka yakni Kompol Wahyu Setyo Pranoto dan AKP Bambang Sidik Achmadi divonis bebas.

Sedangkan satu lagi yakni AKP Hasdarmawan dihukum 1,5 tahun penjara.

Satu di antara yang divonis bebas adalah AKP Bambang Sidik Achmadi.