TRIBUNNEWS.COM - Larangan impor pakaian bekas yang dibuat oleh pemerintah mendapat tanggapan positif maupun negatif berbagai pihak.

Pedagang pakaian bekas khawatir akan kehilangan penghasilan setelah impor pakaian bekas dilarang oleh pemerintah.

Pedagang juga mengaku omzetnya menurun akibat kebijakan tersebut dan menilai hal itu menjadikan pasar sepi.

"Semoga ada solusinya dari pemerintah soalnya kami keberatan sekali adanya wacana ini, sangat mengganggu dan membuat pasar kita sepi banget," ujar pedagang pakaian bekas Kota Bandung, Rizki, dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu (19/3/2023).

Rasa keberatan juga diungkapkan oleh pedagang pakaian bekas asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Abdul Rahman.

"Jangan dilarang begitu, saya kerja ini sejak tahun 1998," ungkapnya.

Baca juga: Pedagang Curiga Impor Baju Bekas Dilarang untuk Alihkan Isu Transaksi Rp 300 Triliun

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa impor pakaian bekas sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri.

"Jadi yang namanya impor pakaian bekas, stop," jelas Jokowi, dikutip dari YouTube Kompas TV, Sabtu (18/3/2023).

"Itu mengganggu industri tekstil dalam negeri, sangat mengganggu," tegasnya.

Di sisi lain, Anggota Komisi VII DPR RI, Adian Napitupulu mengkritik larangan impor pakaian bekas tersebut.

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut yang penting adalah memaksimalkan peran Menteri Perdagangan dan Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Saya dilantik menjadi anggota DPR dengan jas yang saya beli di Gedebage," terang Adian.

"Yang kita butuhkan itu angkanya apa memaksimalkan peran. Misalnya memaksimalkan peran Menteri Perdagangan, memaksimalkan peran Menteri UMKM. Peran mereka saja yang dievaluasi," tegasnya.

Pernyataan Adian tersebut bertolak belakang dengan anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi Golkar, Puteri Anetta Komarudin.