TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyinggung kebiasaan para
calon kepala desa (Kades) yang kerap bersekutu dengan bandar-bandar untuk menyokongnya pada masa pemilihan.

Kebiasaan itu menurut Megawati merupakan hasil temuan dirinya yang sering blusukan ke desa-desa.

"Kalau lagi mau ada pemilihan ibu suka nongkrong, pengin tahu," ujar Megawati saat memberikan arahan sebagai Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam HUT ke-9 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Minggu (19/3/2023).

Dia pun memberikan contoh temuan blusukannya ke desa. Kala itu terdapat tiga calon kepala desa.

Baca juga: Ketua Umum Apdesi Sebut Kehadiran Megawati di HUT ke-9 UU Desa Sebagai Ketua BPIP

Kemudian masyarakat di sana secara gamblang menyebutkan nama calon yang disenangi. Namun mereka tidak dapat memilih calon yang disenangi tersebut.

Alasannya, ada calon lain yang dibekingi bandar yang bergelimang harta.

"Woh bu, ada tiga calon. Padahal kita senangnya Pak A, tetapi yang Pak C itu wah bandarnya akeh
bu," kata Megawati menceritakan ucapan warga desa yang pernah ditemuinya.

Kebiasaan demikian diminta oleh Megawati untuk tak dilanjutkan lagi. Sebab nantinya akan membawa petaka bagi kepala desa itu sendiri, yaitu terciduk KPK.

"Kenapa ibu diam? Saya kepingin lihat akhiran orang ini apa. Nanti paling tidak bisa kena tiga huruf. Tahu enggak apa itu? Lah iya KPK," ujarnya.

Selain Megawati, dalam acara itu hadir pula sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo. Di antaranya Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan, Mendagri Tito Karnavian, Menpan RB Azwar Anas.

Hadir pula Budiman Sudjatmiko selaku inisiator UU Desa dan juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Sementara itu para kepala desa yang tergabung dalam Apdesi meminta Presiden Joko Widodo menaikkan dana desa sebesar 10 persen.

Baca juga: Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, MPO APDESI: Ini Godaan Parpol dan Politisi Jelang Pemilu 2024

Dengan tuntutan itu, pemerintah diminta menganggarkan hingga Rp 300 triliun sebagai dana desa, bila merujuk pada APBN tahun 2023 yang mencapai Rp 3.061,2 triliun.

Apdesi mengklaim dengan tuntutan kenaikan tersebut, dana yang bisa diterima di setiap desa bisa mencapai Rp 5-10 miliar per tahun.

Menurut laporan BPKB, pada 2020 dana desa yang diberikan mencapai Rp960,6 juta per desa.

Sementara bila merujuk pada data Kemendesa, pagu Dana Desa 2023 adalah Rp 68 triliun untuk 74.960 desa, yang berarti setiap desa mendapatkan jatah Rp 907,1 juta untuk 2023.

"Kita buktikan bahwa kepala desa, BPD, dan perangkat bersatu memperjuangkan 10 persen Dana Desa," kata Ketua MPO Apdesi Asri Anas dalam acara Desa Bersatu di Lapangan Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (19/3/2023).

"Mau Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar?" tanya Asri kepada para kepala desa yang hadir.

Asri mengatakan para kepala desa juga menuntut penyelenggaraan pilkades tahun ini.

Mereka menolak penundaan pilkades menjelang Pemilu 2024. Ia pun membakar semangat para kepala desa untuk mewujudkan tuntutan itu.

Mereka berharap pemerintah mengabulkan tuntutan mereka.

Baca juga: Megawati Bongkar Kebiasaan Kepala Desa Saat Pemilihan: Bandarnya Akeh

"Apdesi?" teriak Asri. "Jaya!" jawab para kades.

"Presidenku?" lanjut Asri. "Jokowi!" jawab para kepala desa.

Merespons tuntutan para kepala desa itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan meminta agar usulan itu dibahas baik-baik dengan semua pihak.

Ia tak mau pembahasan itu justru menimbulkan kegaduhan.

"Mengenai UU Desa dan sesungguhnya saya kira tadi sudah dijelaskan biarlah nanti diproses dengan baik dan dilakukan dengan benar. Jangan kita menimbulkan pertikaian di antara sesama kita," kata Luhut.

Dia memastikan Presiden Jokowi mendukung kemajuan desa. Jokowi, ucapnya, ingin penyaluran dana desa semakin bermanfaat untuk pembangunan desa.

"Presiden juga minta kami semua, para pembantunya, untuk senantiasa berupaya agar UU Desa beserta Dana Desa yang ada di dalamnya bisa semakin berpihak pada masyarakat pedesaan," ujarnya.

Luhut berkata Dana Desa selama ini membantu pertumbuhan ekonomi.

Dia menyebut uang sekitar Rp 1 miliar berputar di setiap desa setiap tahunnya karena program itu.

Dia berpendapat Dana Desa menjadi salah satu alasan Indonesia bertahan di krisis ekonomi.

Luhut meminta para kepala desa terus mendorong pembangunan pedesaan dengan dana yang dikucurkan pemerintah.

"Anda memainkan peran luar biasa dan saya harap peran ini terus dibawa ke depan, jangan dibawa kepada perbedaan-perbedaan," ujar Luhut.(tribun network/fal/aci/dod)