Kamhar: Pemerintah SBY Pro Petani, Pemerintah Jokowi Pro Pengusaha Kendaraan Listrik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beberapa waktu lalu mempresentasikan substansi gagasan perubahan dan perbaikan yang menjadi platform perjuangan Partai Demokrat dan Koalisi Perubahan.

Termasuk diantaranya kritik terhadap beberapa kebijakan pemerintah saat ini yang tidak pro rakyat.

Demikian disamapaikan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani di Jakarta, Jumat (24/3/3023).

"Ketika Mas Ketum AHY menyampaikan kritik terhadap kebijakan di sektor pertanian pada pidato politiknya, ini sangat wajar dan berdasar sekali," ujar Kamhar.

Kamhar yang juga Sekjen Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) ini menjelaskan sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja terbesar serta bertanggung jawab pada terwujudnya kedaulatan pangan nasional.

"Petani, desa dan kemiskinan, setali tiga uang karenanya keberpihakan di sektor ini menjadi penting dan mendesak," ujarnya.

Baca juga: Bertemu Menkeu Korsel, Luhut Bicara soal Industri Baterai Kendaraan Listrik dan Visa On Arrival

Menurut dia bentuk keberpihakan yang paling nyata dari pemerintah tercermin dari besaran alokasi anggaran.

Jika membandingkan besaran alokasi anggaran pada sektor ini maka pada penghujung Pemerintahan Megawati APBN 2004 sebesar Rp 3 triliun, Pemerintahan SBY APBN 2014 sebesar Rp 15,470 triliun, sementara Pemerintahan Jokowi APBN 2023 hanya sebesar Rp 15,318 triliun.

"Berdasarkan data di atas, Pemerintahan Pak SBY bisa menaikan anggaran lima kali lipat lebih jika dibandingkan Pemerintahan Bu Megawati untuk sektor pertanian," ujar Kamhar.

Sementara di masa Pemerintahan Jokowi, Kamhar mengatakan anggaran sektor pertanian bukannya naik malah mengalami penurunan.

"Ini potret nyata bahwa pemerintah sekarang tak berpihak pada pertanian dan petani," katanya.

Menurut dia ironisnya di kala anggaran untuk pertanian terpangkas, malah mengalokasikan anggaran yang begitu besar untuk mensubsidi pembeli mobil listrik yang besarannya Rp 25 juta sampai Rp 70 juta per unit dan Rp 7 juta per unit untuk motor listrik.

"Ini kebijakan yang mencederai semangat keadilan sosial," ujarnya.

Dari kebijakan ini, Kamhar mengatajab terlihat jelas bahwa Pemerintahan Pak Jokowi pro kelas menengah atas perkotaan dibandingkan dengan petani wong cilik di pedesaan.

"Gagasan perubahan dan perbaikan antara lain hadir untuk mengoreksi kebijakan seperti ini agar lebih pro rakyat, lebih tepat sasaran dan berkeadilan untuk terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Kamhar.