TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan mengenai larangan buka puasa bersama.

Dalam arahannya Presiden meminta anggaran buka puasa bersama dialihkan untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Mengenai pejabat, Pak Mentan, saya semua enggak boleh buka puasa bareng. Itu maksudnya kalau ada anggaran, anggarannya itu dipakai untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang lebih perlu," kata Zulkifli usai rapat intern bersama Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Baca juga: HNW: Soal Larangan Bukber Bagi ASN, Negara Harusnya Adil, Edaran Itu Agar Dikoreksi dan Dicabut Saja

Menurut Zulkifli anggaran buka puasa bersama di kabupaten/kota, provinsi dan kementerian nantinya akan dialihkan untuk bantuan sembako. Dengan seperti itu diharapkan akan lebih bermanfaat.

"Kalau makan bareng buka bareng yang makan kita-kita juga. Tapi kalau anggaran itu yang di kabupaten, di kota, di provinsi yang di kementerian anggaran itu bisa diberikan sembako kepada masyarakat agar lebih bermanfaat," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar tidak ada buka puasa bersama selama Ramadhan 1444 Hijriah. Arahan Presiden Jokowi tersebut tercantum dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. Surat diteken Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung tertanggal 21 Maret 2023 yang ditembuskan kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amien.

Surat arahan tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan kepala badan/lembaga.

“Pelaksanaan kegiatan Buka Puasa Bersama pada bulan suci Ramadan 1444H agar ditiadakan,” bunyi poin kedua arahan tersebut dikutip Tribun, Rabu (22/3).

Baca juga: Dukung Presiden Jokowi, Wakil Ketua DPR Ingin Bukber Puasa Ramadan Digelar Lewat Zoom

Pelarangan buka puasa bersama tersebut karena penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga dinilai masih diperlukan kehati-hatian. Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diminta untuk menindaklanjuti kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

“Demikian disampaikan agar Saudara mematuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing,” bunyi arahan tersebut.

Bukan Larangan, tetapi Arahan

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas kembali menegaskan arahan agar tidak ada buka puasa bersama dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), hanya ditujukan kepada jajarannya. Sebagai seorang menteri, ia akan mengikuti arahan presiden tersebut.

“Itu bukan larangan tetapi arahan dari presiden karena melihat kondisi situasi. Lah kita sebagai anak buah ya pasti akan mengiktui dong arahan presiden,” kata Menag.

Menag membantah bahwa arahan agar tidak ada buka puasa bersama tersebut akan membuat Jokowi dicap anti-Islam. Ia mengatakan Jokowi merupakan Presiden yang sangat concern terhadap umat Islam

"Enggak kok buka bersama kok enggak lah presiden sangat concern terhadap Islam. Presiden sangat perhatian dengan umat Islam," kata Yaqut.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang juga Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra khawatir Presiden Joko Widodo (Jokowi) dicap anti Islam. Hal itu terkait munculnya larangan kegiatan buka bersama di kalangan pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah.

"Saya khawatir surat tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menyudutkan pemerintah dan menuduh Pemerintah Presiden Jokowi anti Islam," kata Yusril.

Anggota Komisi III DPR Minta Cabut

Anggota Komisi III DPR RI, M Nasir Djamil meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut larangan buka puasa bersama di kalangan pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah.

Menurut Nasir, larangan itu menunjukkan Jokowi tidak peka dengan tradisi berbuka puasa yang merupakan kearifan lokal umat Islam di Indonesia.

Dia menyebut bahwa saat ini Indonesia sudah bebas dari Pandemi Covid-19. Bahkan, Jokowi dan para pejabat kementerian sudah tidak pernah lagi memakai masker beberapa bulan belakangan ini.

Selain itu, Nasir mengatakan rapat-rapat di DPR RI juga saat ini sudah sangat sedikit yang memakai masker.

“Jangan-jangan larangan buka puasa bersama dikhawatirkan oleh rezim akan menjadi konsolidasi umat Islam menjelang Pilpres," kata Nasir.

Dia menegaskan larangan itu sangat kontras dengan penyelenggaraan pesta perkawinan yang selama ini dilakukan oleh para pejabat, baik kementerian dan lembaga.

Termasuk pesta anak Presiden Jokowi di Solo juga menghadirkan banyak tamu undangan.

“Jadi di mana relevansinya pejabat dilarang buka puasa bersama. Saya menduga ini bukan ide orisinil Pak Jokowi. Tapi ada pihak yang membisikkan kepada beliau," ujar legislator PKS ini.

Karena itu, Nasir meminta Presiden Jokowi jangan ragu untuk mencabut larangan tersebut. Sebab, Ramadan adalah bulan kegembiraan dan kesempatan bagi pejabat untuk berbuka puasa bersama dengan masyarakat.

“Apapun alasan Pak Jokowi, melarang pejabat berbuka puasa bersama kurang sejalan dengan revolusi mental yang digaungkan beliau," imbuhnya. (Tribun Network/fer/fik/mam/wly)