TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Koodinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk menjelaskan seterang-terangnya soal transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sebelumnya diketahui bahwa Mahfud MD bertemu empat mata dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Kemudian memberikan perintah kepada Mahfud MD untuk datang ke rapat bersama DPR menjelaskan transaksi mencurigakan itu.

“Presiden meminta saya hadir menjelaskan ke DPR dengan sejelas-jelasnya," kata Mahfud kepada wartawan, Senin (27/3/2023).

Selain itu, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi juga memerintahkan Mahfud MD untuk terbuka menjelaskan mengenai dugaan tindakan pencucian uang kepada DPR agar masyarakat juga paham.

"Memberi pengertian kepada masyarakat tentang apa itu pencucian uang dan saya akan menjelaskan ke DPR juga dengan sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutup-tutupi,” ujar Mahfud.

Presiden Jokowi, kata Mahfud sangat ingin adanya keterbukaan informasi mengenai apa yang sedang ramai diperbincangkan ini.

Baca juga: Hari Ini Mahfud MD, Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh MAKI

Mahfud pun kemudian menyatakan kesiapan dirinya untuk datang rapat bersama Komisi III DPR pada Rabu (29/3/2023) besok.

“Dan saya siap datang hari Rabu jam 2 (dua) siang dan saya akan didampingi oleh beberapa pejabat eselon 1 (satu) dari para anggota komite ketua nasional komite pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang."

"Ketuanya saya, anggotanya ada beberapa menteri dan lembaga. Kita cukup ditemani oleh eselon satu saja. Saya siap datang hari Rabu,” ucapnya.

Komisi III DPR akan Hadiri Rapat bersama Mahfud MD

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman menyatakan bahwa dirinya akan turut hadir dalam rapat bersama Mahfud MD untuk membahas transaksi mencurigakan di Kemenkeu sebanyak Rp 349 triliun.

Pernyataan tersebut diutarakan Benny ketika menjawab tantangan dari Mahfud MD yang disebarkan dalam cuitan twitter pribadinya, @mohmahfudmd.

"Pasti saya datang. Pasti saya akan tanyakan (transaksi janggal)," kata Benny saat ditemui awak media di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Bahkan Benny akan meminta kepada Mahfud MD untuk dapat membuktikan ucapannya terkait transaksi mencurigakan tersebut.

Apalagi Mahfud MD merupakan seseorang yang mengungkap soal adanya kabar transaksi mencurigakan senilai Rp 349 Triliun di Kemenkeu.

"Pasti saya akan tanyakan, saya minta Pak Mahfud tidak boleh ewoh pekewoh karena dia sudah mulai mengungkapkan itu," kata dia.

"Jangan ngungkit-ngungkit yang dulu ya kan? Mulailah dari sekarang," sambungnya.

Fahri Hamzah: Jika DPR Tidak Jawab Tantangan Mahfud MD, Patut Diduga Ada Persekongkolan

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah meminta agar Komisi III DPR RI menjawab tantangan dari Mahfud MD terkait dengan dugaan adanya transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun.

"Tantangan (Menko Polhukam Mahfud) ini harus dijawab oleh Komisi III DPR RI," kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Selasa (28/3/2023).

Jika DPR tidak menjawabnya, kata Fajri patut diduga ada persekongkolan para elite di DPR RI dan pejabat di lingkungan Kemenkeu mengenai transaksi mencurigakan itu.

"Sebab kalau tidak dijawab, jangan-jangan ada persekongkolan dan money laundry justru bermula dari para elite di Senayan termasuk pimpinan parpolnya," kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

Fahri menyatakan, jika tidak ad apersekongkolan dan money laundry, seharusnya DPR lantang bersuara mengenai permasalahan yang ramai diperbincangkan itu.

Sekarang ini adalah kesempatan bagi parlemen untuk bersuara terkait dugaan korupsi Rp 349 triliun di eksekutif, bukan sebaliknya diam dan tidak bersuara.

"Wahai partai-partai di Senayan yang di DPR RI selama ini senyap, sekarang lah kalian ada kesempatan untuk bersuara terkait korupsi 300-an triliun di eksekutif," katanya.

(Tribunnews.com/Rifqah/Chaerul Umam)