Laporan wartawan Tribunews.com, Fahmi Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhan menyebut Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut sebagai sosok pejabat yang tidak tahu malu.

"Pak Luhut bagi saya pribadi adalah salah satu pejabat yang tidak tahu malu dan banyak lagi sebenarnya pejabat yang tidak punya rasa malu di dalam Kabinet Indonesia Maju," ujar Kurnia dalam konferensi pers di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Minggu (2/4/2023).

Adapun ungkapan itu Kurnia lontarkan lantaran eks Menkopolhukam di periode pertama Presiden Jokowi itu kerap menebar pernyataan kontroversi hingga membuat kegaduhan seantero tanah air.

Baca juga: Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Tak Punya Persiapan Khusus Hadapi Sidang Kasus Lord Luhut

"Salah satunya terkait dengan Big data penundaan Pemilu yang sampai detik ini dia tidak pernah menggelar konferensi pers menunjukan siapa-siapa saja yang ada dalam data yang bersangkutan," ucapnya.

Pernyataan kedua Luhut yang dianggap Kurnia membuat kegaduhan yakni tentang kritiknya terhadap kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Kurnia, sepertinya Luhut justru tidak memahami apa yang ia katakan secara terang bebderang dihadapan publik, pasalnya pernyataan itu ia barengi dengan kesimpulan yang dinilainya justru salah.

"Bahkan dia sampaikan itu (mengkritik OTT KPK) dan saya yakin dia tidak memahami itu karena kesimpulan yang diambil salah, ketika dia sampaikan citra Indonesia jelek di mata dunia," jelasnya.

Oleh sebab itu dirinya menilai Luhut dianggap sudah tidak layak menduduki jabatan menteri di kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo.

Baca juga: ASA Indonesia Desak Aparat Penegak Hukum Hentikan Kriminalisasi terhadap Haris-Fatia

Ia pun meminta seharusnya Luhut mundur dari jabatannya atau Presiden Jokowi melengserkan pembantunya dari kursi Menteri.

"Jadi dari sana kita bisa menilai bahwa Pak Luhut ini sebenarnya tidak lagi pantas untuk duduk di dalam Kabinet Indonesia Maju, ada dua pilihannya tapi dua-duanya tidak diambil," pungkasnya.

Seperti diketahui, respon itu diberikan Kurnia jelang persidangan perdana aktivis HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidyanti terkait kasus dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (3/4/2023) besok.

Sebelumnya diberitakan, Aktivis HAM, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti akan menjalani sidang perdana dalam kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (3/4/2023).

Terkait itu, Haris Azhar mengaku tidak mempunyai persiapan khusus jelang sidang perdana dalam kasus yang dilaporkan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.