TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono alias BHS, menentang keras larangan mudik lebaran Idul fitri 1444 Hijriah dengan menggunakan sepeda motor.

Usul yang disampaikan Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat kepada pemerintah itu  menurut BHS merupakan usulan yang tidak solutif.

Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini bahkan menyebut Pemerintah tidak pro rakyat kecil jika usulan pelarangan mudik dengan menggunakan sepeda motor dipaksakan untuk diberlakukan.

Ia kemudian membantah jika transportasi sepeda motor dikategorikan sebagai paling berisiko dan rentan kecelakaan.

Menurutnya hal itu tidak berdasar dan menyesatkan.

"Saat ini transportasi publik darat baik bis dan transportasi publik lanjutan maupun kereta api dinilai oleh masyarakat konsumen transportasi publik tarifnya sangat mahal serta ketersediaan kapasitas muat (tempat duduk) sangat terbatas dan bahkan keselamatan transportasi publik pun masih belum terjamin dengan baik, terbukti masih banyaknya kecelakaan transportasi publik di jalan raya," tegas Bambang Haryo, Selasa (11/4/2023).

Baca juga: Dalam Lima Tahun Terakhir Kecelakaan Lalu Lintas saat Mudik 70 Persennya Libatkan Sepeda Motor 

Kemahalan daripada tarif transportasi publik di Indonesia, lanjut pemilik sapaan BHS, disebabkan oleh harga bahan bakar minyak yang tinggi, harga dan pajak sparepart yang sangat tinggi dibanding dengan negara negara di Asean dan bahkan di dunia.

"Termasuk juga, iklim usaha yang kurang kondusif, begitu banyaknya ekonomi biaya tinggi, pungutan pungutan dari oknum dan lainnya serta banyaknya jalan raya di Indonsia yang rusak," katanya.

Sesuai data BPS di 31,9 persen jalan raya yang rusak bahkan rusak berat di 15,9 persen (offroad) misalnya di Sumatera, Kalimantan dan Papua yang mengakibatkan komponen sparepart transportasi publik menjadi cepat rusak dan begitu banyak kejahatan di jalan raya juga aksi pelemparan batu kepada transportasi publik yang marak terjadi.

"Sehingga memunculkan ekonomi biaya tinggi yang dibebankan kepada tarif angkutan publik," ujar BHS.

Bahkan, menurut alumnus teknik perkapalan ITS Surabaya ini, penumpang di terminal pun masih sulit untuk bisa menghindar dari calo- calo dan bahkan banyaknya kejahatan seperti copet, penipuan dan lain lain di terminal.

Ditambah lagi, menurut dia, jalur jalur transportasi publik masih belum bisa terkoneksi dengan baik dan belum memenuhi sampai ketempat tujuan yang diinginkan oleh masyarakat konsumen.

"Apalagi kalau kita melihat jumlah pemudik kita rencananya adalah sekitar 123 juta pemudik di tahun 2023 dengan ketersediaan bis sesuai dengan data Kementerian Perhubungan yang hanya sebesar 213 ribu untuk seluruh Indonesia adalah jumlah yang tidak cukup untuk bisa mengantisipasi total pemudik yang ada di Indonesia," tegasnya.

Prosentase Jumlah Kecelakaan