TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakui ada penurunan kinerja Polri pada tahun 2022.

Hal itu disampaikannya saat rapat dengan Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2023).

Disebutkan bahwa capaian kineja Polri ini menurun dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebelumnya sebesar 101,74 persen.

“Capaian indeks kinerja polri 2022 berhasil mencapai 97,35 persen. Meskipun mengalami penurunan 4,39 persen dibandingkan tahun 2021,” kata Listyo.

Meski mengalami penurunan, ia mengatakan bahwa angka capaian 2022 itu masih berada di atas target yang sebesar 75 persen.

Ia menjelaskan bahwa capian kinerja Polri ini dilihat berdasarkan 17 indikantor kinerja.

Listyo bilang sebanyak 8 indikator terealisasi lebih dari 100 persen, 3 indikator terealisasi tepat 100 persen dan 5 indokator hanya melebihi 60 persen.

Sejumlah indikator yang di atas 110 persen di antaranya Penegakan Hukum (Gakkum) dengan realisasi 76,37 atau 119 persen dari target 64.

Kamtibmas terealisasi 3,79 dari target 3,2 atau 118 persen dari target kemudin Harkamtibmas ditargetkan 64 dan dapat terelaisasi sebanyak 75,34 atau 118 persen.

Penyelesaian masalah hukum terealisasi 88,2 persen dari target 78 persen. Dengan demikian tercatat total 113 persen.

Kepuasan layanan kepolisian target 78 persen dan terealisasi 85,56 atau total realiasi 110 persen.

Sementara untuk capaian tepat 100 persen di antaranya litbang inovatif terealisasi sesuai terget yang berjumlah 2. Kemudian realisasi wajar tanpa pengecualian (WTP) Opini BPK atas laporan keuangan.

Selanjutnya, level kapabilitas APIP dengab target dan realisasi yang sama di angka 3 atau 100 persen.

Baca juga: Kapolri Ungkap Polisi Tilang 2,9 Juta Pengendara Sepanjang 2022

Sementara capaian terendah adalah presentase pemenuhan alkom yang hanya terealisasi 60 persen dari target 90 persen.

“Menurut capian indeks kinerja 2022, disebabkan oleh penurunan realisasi presentase almatsus karena target yang telah ditentukan dalam rensra tahun 2023-2024 tidak didukung akibat terbatasnya kondisi keuangan negara,” kata dia.