Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perang saudara di Sudan mengharuskan Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus dievakuasi dan dipulangkan ke Indonesia.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengatakan seluruh PMI di Sudan berstatus ilegal.

Baca juga: Gelombang Ketiga Evakuasi, 110 WNI dari Sudan Tiba di Bandara King Abdullah Air Base

Jelasnya, karena Sudan bukan merupakan negara tujuan penempatan PMI.

"Kalau Sudan pasti ilegal. Sudan bukan negara tujuan. Sudan itu negara konflik. Indonesia tidak pernah mengikat perjanjian penempatan ke negara konflik," kata Benny Rhamdani, saat ditemui, di Kantor BP2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (28/4/2023).

Meski demikian, Benny menuturkan, negara tetap akan memfasilitasi pemulangan para PMI di Sudan meski status mereka ilegal. 

Lanjut Benny, proses pemulangan para PMI itu sedang diurus Kementrian Luar Negeri (Kemenlu). 

"Hukum tertinggi negara adalah keselamatan warga negaranya. Jadi dia tidak boleh lagi mempermasalahkan apakah dulu berangkatnya tidak resmi," ucapnya.

Baca juga: Kemensos Siapkan Rp 1,1 Miliar Rupiah untuk Kebutuhan WNI dari Sudan di Asrama Haji Pondok Gede

"Tapi hukum tertinggi negara ini adalah keselamatan setiap warga negara. Jadi tetap dalam penanganan negara, evakuasi, tanggung jawab pemulangan. Nanti tiba di Indonesia yang akan menjemput pasti BP2MI hingga memulangkan mereka ke daerah asal," sambung Benny.

Benny kemudian mengatakan, adanya PMI yang bekerja di negara yang bukan tujuan penempatan murni kesalahan Pemerintah. 

Menurutnya, perlindungan bagi PMI masih belum kuat sehingga gagal melakukan pencegahan. 

"Sama halnya dengan begini, kenapa kita tidak pernah menyebut PMI ilegal tapi penempatannya ilegal? Karena siapapun mereka kita tidak boleh menyalahkan rakyat kita PMI. Yang salah adalah negara, kenapa negara tidak mampu melakukan proteksi, kenapa negara gagal melakukan pencegahan. Jadi negara sadar diri bahwa dirinya salah, maka mengambil alih tanggung jawab pemulangan," kata Benny.

Sebelumnya, Asisten Deputi Kedaruratan Manajemen Pasca Bencana Kemenko PMK Nelwan Harahap mengatakan WNI dari Sudan akan ditempatkan sementara selama lima hari ke depan.

Menurutnya, 385 WNI tahap pertama ini bakal mendapatkan sejumlah fasilitas kesehatan seperti vaksinasi dan pemulihan trauma psikologis.

Baca juga: Sambut WNI yang Dievakuasi dari Sudan, Panglima TNI Harap Evakuasi Dua Sorti Berikutnya Lancar

“Kita juga melakukan asesmen data terkait pemulangan WNI ke daerah asalnya masing-masing,” kata Nelwan di Asrama Haji Pondok Gede, Jumat (28/4/2023).

Adapun pemerintah menyiapkan sejumlah skenario di antaranya memulangkan WNI secara mandiri dengan dijemput oleh keluarganya.

Skenario kedua, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri meminta dukungan dari pemerintah daerah untuk memulangkan para WNI.

“Sampai dengan hari ini ada lima pemerintah daerah yang menyatakan kesiapannya yaitu Pemprov Aceh, Jawa Timur, Lampung, Riau dan Bengkulu,” urainya.

Kemudian skenario ketiga pemeintah berkoordinasi dengan lembaga kemanusiaan untuk memulangkan WNI yang saat ini ditempatkan sementara di Asrama Haji.

Pemerintah, imbuh Nelwan, menjamin seluruh WNI dari Sudan akan dipulangkan ke kampung halamannya dengan selamat.

“Ini adalah evakuasi tahap satu, tahap kedua di jam yang sama yaitu tanggal 30 April, kemudian tanggal 1 Mei, dan tahap terakhir nanti menggunakan Boeing 737 TNI AU sebagain tim evakuasi penyapu,” ucap Nelwan.

Baca juga: Garuda Indonesia Operasikan Penerbangan Evakuasi 358 WNI dari Sudan

Nelwan menyampaikan evakuasi terakhir untuk memastikan bahwa tidak ada lagi WNI yang belum pulang di tengah konflik militer di Sudan.