TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk melakukan bersih-bersih terhadap menterinya yang dinilai sudah melakukan hal-hal di luar kepatutan.

Demikian disampaikan oleh anggota Komisi III DPR RI, Santoso.

Santoso pun menunggu momen tersebut dari Presiden Jokowi.

"Apakah Presiden Jokowi berani melawan arus parpol (partai politik) koalisi pendukungnya kita tunggu saja," ungkap Santoso, Kamis (4/5/2023).

Permintaan Santoso ini buntut dari masalah yang sedang dihadapi oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly.

Anak Yasonna Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly, diduga terlibat monopoli bisnis di lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Baca juga: Sosok Yamitema Laoly, Anak Menteri Yasonna Laoly yang Dituding Lakukan Monopoli Bisnis di Lapas

Santoso pun meminta Yasonna Laoly untuk mundur dari jabatannya jika sang anak terbukti terlibat dalam bisnis tersebut.

"Jika terbukti benar apa yang di publik ramaikan ini bahwa anaknya Menkumham berbisnis di lingkungan Kemenkumham, maka tidak ada cara lain selain Menkumham mundur karena telah menggunakan jabatannya untuk kepentingan keluarganya," kata Santoso.

Meski demikian, Santoso mengakui selama ini belum pernah ada menteri yang mengundurkan diri secara sukarela meski telah melakukan pelanggaran etika.

"Jangankan melanggar etika yang jelas melanggar aturan saja pejabat kita tidak mau mundur," tandasnya.

Minta agar Semua Pihak Tidak Menuduh Sembarangan

Meskipun demikian, Santoso juga meminta kepada semua pihak agar tidak menuduh dulu sebelum Yamitema Tirtajaya Laoly terbukti melakukan bisnis di proyek pengadaan Lapas.

Pasalnya, hingga saat ini belum ada aturan yang melarang anak pejabat berbisnis di tempat orang tuanya bertugas.

"Kalau terbukti memang tidak ada larangan anak pejabat berbisnis di tempat orang tuanya bertugas," ucapnya.

Kendati demikian, Santoso mengingatkan agar para pejabat ingat soal budaya dan etika bangsa.

Lantaran, katanya, jika rakyat tahu, mereka tidak akan setuju keluarga dari pejabat berbisnis di tempat keluarganya itu menjabat.

"Namun, jangan dilupakan juga tentang budaya dan etika bangsa kita yang luhur ini."

"Rakyat pasti tidak akan setuju anak atau keluarga pejabat berbisnis di tempat orang tua atau keluarganya menjabat," ujar Santoso.

Awal Mula Kasus Yamitema Tirtajaya Laoly

Munculnya nama Yamitema Tirtajaya Laoly disebut-sebut terlibat bisnis di lapas, bermual dari wawancara aktor Tio Pakusadewo dengan Uya Kuya pada Sabtu (29/4/2023).

Yamitema diduga memiliki brand air minum yang menguasai rutan dan hanya boleh brand tersebut yang beredar.

Air minum berlabel warna kuning itu, disebut-sebut dikelola oleh Jeera Foundation, perusahaan tempat Yamitema Tirtajaya Laoly menjabat sebagai chairman dan co founder-nya.

Dikutip dari Tribun-Medan.com, atas pernyataan dari Tio mengenai bisnis air minum tersebut, kemudian akun Twitter Partaisocmed menunjukkan penampakan air minum yang harganya dikatakan Tio tidak masuk akal.

"Harganya antara masuk akal dan nggak masuk akal. Yang nggak masuk akal itu aquanya, minumannya itu mereknya satu jenis, tapi bukan aqua, labelnya warnanya kuning, the rutan water," kata Tio.

Akun itu juga menjelaskan tidak boleh ada brand lain sekalipun air minum tersebut yang beredar di lapas atau rutan.

"Rutan water label kuning yg dimaksud Om Tio itu seperti ini penampakannya. Merek Jeera. Tidak boleh ada brand lain kecuali air ini di lokasi lapas/rutan foundation itu berkuasa," tulis akun @PartaiSocmed.

Baca juga: Harta Kekayaan Yasonna Laoly, Jadi Sorotan usai Anaknya Dituding Terlibat Bisnis di Lapas

Partaisocmed juga menyebut Jeera Foundation diduga melakukan monopoli bisnis koperasi dan kantin di beberapa lapas besar di Indonesia.

Sebelumnya, Tio pun juga mengungkapkan di dalam lapas juga terdapat kantin yang menyediakan berbagai makanan lezat.

Namun, para napi harus membayarnya ketika ingin makan di kantin tersebut.

"Tapi, disediain kantin. Ada kantin, kayak nasi padang, nasi yang bagus, makanan yang enak-enak kayak rempeyek, apapun ada. Napi boleh makan di situ, tapi bayar," kata Tio Pakusadewo.

(Tribunnews.com/Rifqah/Fersianus Waku) (Tribun-Medan.com/M. Andimaz Kahfi)