TRIBUNNEWS.COM - Pihak kepolisian sudah mengetahui identitas sementara perekrut Warga Negara Indonesia (WNI) dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke Myanmar.

Demikian disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro.

"Sudah kita ketahui identitasnya sementara masih kita lakukan penyelidikan," kata Djuhandhani saat dikonfirmasi, Kamis (4/5/2023).

Pihaknya, kata Djuhandhani pun juga sudah mengumpulkan sejumlah keterangan, termasuk dari orang tua korban yang membuat laporan ke Bareskrim Polri.

Djuhandhani juga mengatakan, bahwa saat ini pihaknya masih belum bisa berkomunikasi dengan para korban karena berada di daerah konflik di Myanmar.

Baca juga: Kepala BP2MI Pastikan 20 PMI yang Disekap di Myanmar Berangkat Secara Ilegal

"Kemarin kami telah menerima laporan polisi dari salah satu keluarga dan langsung kami lakukan pemeriksaan. Sampai saat ini kami tidak bisa komunikasi dengan korban," ungkapnya.

Meski begitu, Djuhandhani memastikan pihaknya saat ini masih terus melakukan penyelidikan guna mengungkap sindikat perdagangan orang internasional tersebut.

"Belajar dari kesulitan tetap kita yakini tidak ada kejahatan yang sempurna kewajiban kami untuk membuktikan dan mengungkap perkara ini," pungkasnya.

Para WNI Minta Pertolongan kepada Wali Kota Padang hingga Presiden

Sebelumnya, para korban diketahui meminta pertolongan kepada Waki Kota Padang, Hendri Septa serta kepala daerah lainnya, termasuk presiden.

Dalam video yang beredar, para WNI tersebut memohon bantuan kepada pemerintah agar mengupayakan pemulangan mereka.

"Kami mohon bantuan kepada Presiden Joko Widodo sebagai presiden kami, dan beberapa pemerintah, Gubernur Medan (Sumut), Pak Hendri Septa sebagai Wali Kota Padang, tolong kami disini pak, tolong pulangkan kami," kata salah seorang dalam video tersebut, dikutip dari TribunPadang.com.

Dari 20 WNI yang menjadi korban penyekapan di Myanmar tersebut, diduga ada yang berasal dari Padang.

Kemudian, tiga di antaranya diketahui berasal dari Kabupaten Indramayu.

TKI lainnya juga ada yang berasal dari Jakarta, Sukabumi, Bekasi hingga Medan.

Para WNI Diperlakukan Tidak Manusiawi

Melalui unggahan dari akun Instagram @bebaskankami, disebutkan bahwa puluhan WNI tersebut mendapatkan perlakuan tidak manusiawi saat bekerja di Myanmar.

Mereka bekerja di bawah target, kemudian jika tidak tercapai nanti akan diberi hukuman.

Hukuman tersebut, berupa lari keliling lapangan di bawah terik matahari, push up ratusan hingga ribuan kali, hingga disentrum dan dicambuk.

"Hal-hal menurut kami tidak manusiawi dan kami sudah alami itu semua," kata WNI dalam video beredar.

Para WNI Dijanjikan Pekerjaan di Bangkok Thailand

Dikutip dari Tribun-Medan.com, 20 WNI tersebut, sebelumnya diketahui mereka dijanjikan pekerjaan di Bangkok, Thailand.

Namun, kini mereka malah menjadi korban penyekapan di Myanmar.

Mereka dipaksa bekerja tanpa dibayar, bahkan hingga disiksa.

20 WNI itu berangkat dari Indonesia sekitar Oktober/November 2022 lalu dengan diiming-imingi gaji Rp8-10 juta per bulan.

Selain itu, juga diiming-imingi fasilitas mess gratis.

Sesampainya di Tahiland, mereka justru diselundupkan ke Myanmar dan dipaksa bekerja dalam kondisi tidak layak.

Para korban pun kesulitan menghubungi keluarga lantaran ponsel mereka disita oleh perusahaan yang menyekap mereka.

Agar dapat dibebaskan, disebutkan para korban harus membayar denda hingga 75 ribu yuan China atau Rp 160,6 juta rupiah (kurs saat ini).

(Tribunnews.com/Rifqah) (TribunPadang.com/Rima Kurniawati) (Tribun-Medan.com/Putri Chairunnisa)