TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berikut ini penjelasan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal pemecatan Gubernur Maluku Murad Ismail sebagai Ketua DPD PDIP Maluku.

Penjelasan ini disampaikan Hasto Kristiyanto kepada media saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (8/5/2023).

Menurut Hasto, pihaknya sebenarnya sudah meminta Gubernur Maluku itu untuk melakukan klarifikasi melalui Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat, dan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun.

"Tetapi ternyata tidak ada suatu ruang dialog, padahal PDIP membangun ruang dialog," kata Hasto.

Padahal, menurut Hasto, Djarot merupakan sosok yang paling sabar dan mendengarkan.

"Sehingga ketika akhirnya partai punya aturan bahwa di dalam suatu keluarga tidak boleh berasal dari dua partai yang berbeda, maka partai mengambil suatu keputusan yang tegas," ujarnya.

Namun, Hasto enggan menjelaskan maksud satu keluarga dengan berasal dari dua partai yang berbeda itu.

Lebih lanjut, Hasto juga belum mengungkapkan siapa sosok yang akan menggantikan Murad Ismail.

PDIP sebelumnya diberitakan memecat kadernya yang kini menjabat sebagai Gubernur Maluku, Murad Ismail.

Baca juga: Profil Gubernur Maluku Murad Ismail yang Dipecat dari Jabatannya sebagai Ketua DPD PDIP Maluku

Pengumuman ini disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Maluku, Benhur Watubun kepada awak media, di Kantor PDIP Maluku, Karpan, Rabu (3/5/2023) malam.

Benhur Watubun mengatakan pengganti Murad Ismail sebagai Ketua DPD PDIP secara resmi masih menunggu hasil dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Adapun pemecatan Murad Ismail sebagai Ketua DPD PDIP Maluku maupun sebagai kader PDIP kabarnya dipicu perpindahan istrinya, Widya Pratiwi, dari PDIP ke Partai Amanat Nasional (PAN).

Widya Pratiwi bahkan sudah mendaftarkan dirinya menjadi calon anggota legislatif DPR di PAN.

Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Maluku Thobyhend Sahureka menyebut Widya Pratiwi sudah mengirim surat pengunduran diri sebagai kader PDIP dan berlabuh di PAN Maluku.