PM Thailand Absen Hadiri KTT ASEAN, Ini Alasannya
PM Thailand Prayut Chan-o-cha batal hadir dalam perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa, Perdana Menteri (PM) Thailand Prayut Chan-o-cha batal hadir dalam perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Usman Kansong.
Usman Kamsong mengatakan, ketidakhadiran PM Thailand lantaran tengah mempersiapkan Pemilihan Umum (Pemilu) di Negara Gajah Putih itu.
Baca juga: KTT ASEAN Dimulai Hari Ini, Simak Jadwal Lengkapnya
"Yang absen PM Thailand karena tgl 14 Mei Pemilu di Thailand," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Usman Kansong saat dihubungi Tribunnews, Selasa (9/5/2023).
Nantinya, lanjut Usman Kamsong, kehadiran Perdana Menteri Thailand bakal diwakilkan oleh Wakil PM Thailand.
"PM diwakilkan Wakil PM," ujar Usman Kansong.
Di sisi lain, Usman Kamsong menyatakan, negara lain yang tidak akan hadir adalah Myanmar. Kata dia, Myanmar memang tidak diundang dalam perhelatan KTT ASEAN ke-42 ini.
"Yang lainnya hadir (8 kepala negara ASEAN plus kepala negara Timor Leste)," ungkapnya.
Hal ini menyusul sikap junta militer yang dianggap tidak menerapkan rencana perdamaian yang telah diinisiasi oleh para pemimpin ASEAN, yaitu Konsensus Lima Poin (5PC).
Baca juga: Indonesia Kerahkan Pesawat Tempur F-16 Jaga Pelaksanaan KTT Asean di Labuan Bajo
Adapun 5PC merupakan referensi utama bagi ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya.
Sementara konsensus Lima Poin terdiri dari menghentikan kekerasan, menjalin dialog konstruktif untuk mencapai solusi damai, dan menunjuk urusan khusus ASEAN untuk Myanmar demi memfasilitasi proses dialog.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.