TRIBUNNEWS.COM, LABUAN BAJO - Para pemimpin negara-negara di Asia Tenggara mengecam serangan akhir pekan terhadap konvoi bantuan kemanusiaan di Myanmar.

Krisis politik yang berkepanjangan di negara itu pun menjadi salah satu isu yang dibahasi di antara isu-isu yang dihadapi ASEAN pada pertemuan puncak kelompok itu yang digelar di Labuan Bajo dan dimulai pada Rabu kemarin.

Pernyataan itu dikeluarkan saat sumber-sumber diplomatik mengungkapkan pertemuan rahasia antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri yang ditunjuk militer Myanmar Than Swe di pulau resor Bali pada bulan lalu.

Tidak ada rincian terkait pertemuan rahasia itu, namun Retno memberi pengarahan kepada Menteri Luar Negeri ASEAN lainnya pada Senin lalu bahwa "kesenjangan di antara semua pihak yang berkepentingan di Myanmar sangat lebar' dan solusi damai untuk krisis Myanmar mungkin tidak akan terlihat dalam waktu dekat.

Dikutip dari laman Kyodo News, Kamis (11/5/2023), dalam pernyataan terpisah mengenai Myanmar, para pemimpin ASEAN mengatakan bahwa mereka sangat prihatin dengan kekerasan yang sedang berlangsung di negara itu.

Mereka pun mendesak segera dihentikannya penggunaan kekuatan, menyusul serangan terhadap konvoi kemanusiaan dari Indonesia dan Singapura dalam misi bantuan di Myanmar bagian timur.

"Kami mengutuk serangan itu dan menggarisbawahi bahwa para pelaku harus dimintai pertanggungjawaban," kata para pemimpin ASEAN yang bertemu di Labuan Bajo.

Myanmar merupakan negara anggota ASEAN, di mana militer telah merebut kekuasaan dalam kudeta pada Februari 2021.

Negara itu telah absen dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) itu karena Indonesia sebagai tuang rumah telah mendukung posisi ASEAN bahwa 'junta hanya boleh mengirim perwakilan nonpolitik, itupun jika ada.

Sebelumnya, konvoi yang membawa bantuan kemanusiaan untuk orang-orang yang terlantar di Negara Bagian Shan Myanmar diserang oleh orang-orang bersenjata tak dikenal, namun tidak ada yang terluka.

Para pemimpin ASEAN menyerukan lingkungan yang memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman dan tepat waktu serta dialog nasional yang inklusif.

Mereka juga menyatakan dukungannya kepada Indonesia, tuan rumah ASEAN tahun ini

Indonesia diharapkan melanjutkan keterlibatannya dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar agar mendorong kemajuan dalam implementasi dari apa yang disebut 'konsensus lima poin' yang disepakati pada KTT khusus ASEAN pada April 2021 yang dihadiri oleh Kepala junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Langkah-langkah yang tercantum dalam konsensus itu, termasuk di antaranya mengakhiri kekerasan junta terhadap lawan politik dan pengunjuk rasa sipil 'melalui tindakan nyata, praktis dan terikat waktu'.

Baca juga: Presiden Jokowi Sebut Indonesia Siap Buka Dialog dengan Junta Bahas Konflik Myanmar

Menurut sumber diplomatik, kemajuan implementasi konsensus pum dibahas pada hari kedua KTT, di mana beberapa keputusan dapat dibuat, termasuk rencana implementasi.

Isu lain yang dibahas oleh para pemimpin ASEAN pada Rabu kemarin, termasuk upaya untuk mempertahankan peran sentral di kawasan, di tengah meningkatnya persaingan antara Amerika Serikat (AS) dan China.

Mengenai usulan kesepakatan 'kode etik" di Laut China Selatan (LCS) yang kini sedang disusun oleh ASEAN dan China untuk membantu mencegah konfrontasi di wilayah tersebut, para pemimpin akan menyambut 'inisiatif untuk mempercepat negosiasi COC'.

Perjanjian tersebut akan mencakup 'proposal untuk mengembangkan pedoman demi mempercepat kesimpulan awal dari COC yang efektif dan substantif'.

Pada Rabu kemarin, para pemimpin ASEAN mengadopsi peta jalan untuk keanggotaan penuh Timor Leste, negara kecil yang mencapai kemerdekaan formal pada 2002 itu saat ini masih berstatus sebagai pengamat ASEAN.

Dalam peta jalan tersebut, ditetapkan bahwa Timor Lestw harus 'menyiapkan skema keuangan untuk memenuhi semua kewajiban keuangan anggota ASEAN' dan harus memiliki 'infrastruktur fisik dan logistik yang memadai demi menjadi tuan rumah pertemuan dan menampung' delegasi ASEAN.

ASEAN terdiri dari Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.