TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Agung dilaporkan ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terkait kepastian hukum.

Pelaporan itu dilakukan pada Rabu (3/5/2023).

Hari ini, Jumat (12/5/2023), pihak korban memenuhi panggilan Komnas HAM untuk klarifikasi dan penyerahan data-data.

"Minggu lalu kita sudah resmi melaporkan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hari ini kita menyerahkan data-data nama korban, jumlah kerugian, bukti refund, bukti kwitansi sudah kita serahkan," ujar penasihat hukum para korban, Pitra Romadoni saat ditemui usai memenuhi panggilan Komnas HAM, Jumat (12/5/2023).

Dalam klarifikasi hari ini, tim penasihat hukum korban juga menyampaikan lambannya proses pengembalian aset First Travel.

Sebagaimana diketahui, nantinya pengembalian aset dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok sebagai pihak eksekutor putusan PK Mahkamah Agung.

Namun hingga kini, Kejari Depok belum menerima salinan lengkap putusan PK tersebut.

Alasannya, perkara tersebut masih dalam tahap minutasi di MA.

Pitra pun menilai bahwa proses minutasi itu tak wajar sebab cenderung lamban.

"Kemarin saya juga membaca berita bahwasanya Mahkamah Agung itu menyampaikan putusan tersebut dalam proses minutasi. Minutasi selama satu tahun saya kira itu hal yang tidak wajar," katanya.

Tak hanya ke Komnas HAM, upaya pelaporan juga rupanya telah dilakukan ke instansi-instansi pengawas terkait, seperti Komisi Yudisial (KY), Komisi Kejaksaan (Komjak), dan Ombudsman RI.

"Rata-rata semua instansi yang berkaitan dengan kasus ini sudah kita surati semua," ujarnya.

Sebelumnya Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022.

Dalam putusan PK tersebut, ada 820 item sitaan milik bos First Travel yang disita dan mesti dikembalikan kepada korban.