Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Muhammad Nurkhoiron, mendukung penggunaan produk tembakau alternatif sebagai upaya pengurangan risiko konsumsi tembakau di Indonesia.

“Mendukung kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan yang selama ini sudah berkembang dalam kaitannya dengan nikotin, rokok, maupun harm reduction (pengurangan bahaya),” kata Nurkhoiron dalam keterangan yang diterima Selasa (16/5/2023).

Nurkhoiron mengatakan, dukungan pada produk tersebut merupakan perwujudan prioritas pada maslahah, penghargaan pada inovasi berbasis sains yang dilakukan industri sekaligus pemenuhan hak para perokok dewasa yang belum bisa berhenti merokok.

Dia menjelaskan, dalam menentukan sikap organisasi, PBNU selalu berpegang pada pendekatan maslahah, yaitu melihat beragam perspektif untuk menentukan manfaat maupun kemudaratannya.

“Jadi tidak hanya hitam putih. Tidak langsung menetapkan haram atau halal. Kita akan lihat maslahah-nya. Dalam konteks rokok, upaya harm reduction lewat produk tembakau alternatif ini yang maslahah,” ujarnya.

Nurkhoiron mendorong pemerintah Indonesia bersikap yang sama dengan Nahdlatul Ulama, yaitu bijak dan terbuka pada produk tembakau alternatif, seperti kantong nikotin, rokok elektrik, dan produk tembakau yang dipanaskan.

Riset telah menunjukkan bahwa produk tembakau alternatif dapat mengurangi risiko 90-95 persen lebih rendah rokok konvensional.

Sejumlah lembaga kesehatan, termasuk Public Health England (UK Health Security Agency), telah merekomendasikan penggunaan tembakau alternatif bagi para perokok dewasa.

Bukti-bukti sains tersebut, kata Nurkhoiron, menunjukkan bahwa inovasi telah membuat isu tembakau yang selama ini menjadi perdebatan sengit telah menemukan jalan tengahnya dan pemerintah harus menyambutnya.

Baca juga: Pengurangan Bahaya Tembakau Jadi Pendekatan Baru untuk Tekan Jumlah Perokok

"Dihadapkan pada produk rokok yang terus berinovasi itu, seharusnya negara bisa mengadopsi sehingga pilihan kebijakannya seharusnya bisa lebih moderat, mengayomi beragam stakeholder," ujarnya.

Menurut Nurkhoiron, pemerintah dinilai perlu mendorong inovasi untuk pengurangan risiko itu agar bisa direalisasikan dengan cara membangun infrastruktur komunitas riset di kalangan akademik untuk melakukan penelitian yang melibatkan multi-stakeholder dan dilakukan secara berkelanjutan.

Bahkan, ia juga berpendapat bahwa organisasi masyarakat dan komunitas juga punya peran utama menciptakan dialog dan ruang diskursus di ruang publik.

"Agar publik bisa memiliki pilihan rasional, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk membangun diskursus terbuka di ranah publik bahwa ada inovasi pengurangan risiko untuk produk tembakau," katanya.

Menurut Nurkhoiron, penting untuk meneliti kesadaran soal risiko merokok pada komunitas perokok dewasa sendiri sehingga bisa dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan untuk menawarkan pilihan.

Ia menambahkan, setiap individu dewasa berhak menentukan pilihannya berdasarkan hasil pertimbangan soal manfaat dan kerugiannya.