TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah tokoh disebut-sebut akan dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggantikan Johhny Plate yang telah menjadi tersangka dalam dugaan korupsi pembangunan tower base transceiver station (BTS).

Salah satunya Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT).

Terkait hak tersebut Jokowi tidak menjawab saat ditanya kemungkinan HT menjadi Menkominfo.

Ia hanya mengatakan bahwa Menkominfo dijabat oleh pelaksana tugas (Plt)  yakni Menkoplhukam Mahfud MD.

“Plt nya pak Menkopolhukam,” kata Jokowi sebelum bertolak ke Jepang, di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat, (19/5/2023).

Jokowi juga memberikan jawaban yang sama ketika ditanya, siapa yang akan menjadi Menkominfo defintif nantinya, serta sosok dari partai apa yang akan mengisi kursi sepeninggal Johnny Plate.

“Plt nyak Pak Menkoplhukam,” kata Jokowi mengulang jawaban yang sama.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai kemunculan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo di Istana Negara menemui Presiden Joko Widodo sebelum penetapan tersangka Menkominfo Johnny G Plate ada kaitannya dengan isu reshuffle.

Awalnya, Agung mengatakan bahwa kemungkinan reshuffle terbuka lebar setelah Plate terjerat kasus BTS Kemenkominfo oleh Kejaksaan Agung

Namun, pertanyaan mendasar muncul, apakah posisi Menkominfo diisi oleh kader NasDem atau di luar itu.

"Di titik inilah kemunculan Hary Tanoe beberapa kali ke istana memperkuat dugaan bahwa dirinya atau kader Perindo ada kemungkinan menggantikan Johnny G Plate, sekaligus membuka kemungkinan bahwa reshuffle terbatas ini akan terjal," kata Agung kepada Tribunnews, Kamis (18/5/2023).

Dia mengatakan tak menutup isu reshuffle ini kemungkinan akan meluas karena momentum politik Jokowi dan NasDem untuk menata ulang relasi yang selama ini telah terjalin.

"Dan kini memasuki fase minus setelah kemarin berada di titik terendah," kata Agung.

Baca juga: Ketua DPP Perindo: Soal Reshuffle, Itu Hak Prerogatif Presiden Jokowi

Agung menilai suka atau tidak ada dampak dari Nasdem mendukung Anies sebagai capres untuk Pilpres 2024.

"Selain memberi insentif elektoral di saat yan sama juga menghadirkan disinsentif bagi relasi Nasdem dengan Presiden Jokowi," pungkasnya.