Layangkan Gugatan, Partai Buruh Minta MK Batalkan UU Cipta Kerja
MK menggelar sidang perdana pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang UU Cipta Kerja.
Penulis:
Naufal Lanten
Editor:
Adi Suhendi
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Oditur-Militer-II-07-Jakarta-Letkol-Chk-Muhammad-Iswadi-3201.jpg)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/presiden-partai-buruh-said-iqbal-saat-sidang-uji-formil-undang-undang-nomor-6-tahun-2023.jpg)
Maka kekhawatiran yang disampaikan Ryan Emenaker (2013) bahwa putusan final and binding peradilan hanyalah sebuah mitos “judicial finality is a myth” akan benar-benar terjadi (bahkan sudah terjadi).
Inilah wujud nyata konstitusionalisme semu, tumpulnya fungsi checks and balances peradilan konstitusi terhadap kekuasan eksekutif dan legislatif.
Konsekuensinya sangat mahal, prinsip rule of law, demokrasi konstitusional dan hak-hak konstitusional warga negara bisa tergadaikan. Akumulasi dari semua itu, akan bermuara pada lahirnya unconstitutional dictatorship
Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/SIDANG-SATELIT111111.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Presiden-Prabowo-Subianto-meninjau-sekolah-rakyat-210.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/partai-buruh-said-iqbal-azan-nih3.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/wihaji-tutup-mubes.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Sufmi-Dasco-Ahmad-12sdsdhsdas.jpg)