TRIBUNNEWS.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) di Salemba, Jakarta, pada Selasa (23/5/2023) kemarin.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri.

“Benar, ada kegiatan dimaksud,” kata Ali Fikri, Selasa, dikutip dari TribunJateng.com.

Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK tersebut terkait kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021.

Kendati demikian, Ali Fikri belum mengungkapkan perkembangan lebih lanjut mengenai upaya paksa penggeledahan Kantor Kemensos tersebut.

Baca juga: VIDEO KPK Cegah 6 Orang ke Luar Negeri: Akan Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Bansos di Kemensos

Sebagai informasi, KPK menyebut dugaan korupsi penyaluran beras bansos itu terjadi di seluruh Indonesia dan terdapat data penerima PKM pada PKH yang fiktif alias palsu.

Sebelumnya, Ali Fikri juga menyebut dugaan korupsi ini menyangkut satu anak badan usaha milik negara (BUMN) PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics dan sejumlah pihak swasta.

KPK Tetapkan Beberapa Tersangka

Sejauh ini, diketahui KPK sudah menetapkan beberapa tersangka kasus dugaan korupsi tersebut.

Namun, identitas para tersangka itu baru akan dibuka ketika penyidikan dirasa sudah cukup.

Dalam hal ini, KPK mencegah beberapa orang untuk bepergian ke luar negeri karena kasus korupsi ini.

Di antaranya, KPK meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah Direktur Utama PT Trans Jakarta yang mengundurkan diri, Kuncoro Wibowo ke luar negeri.

Selain itu juga ada lima orang lainnya yang dicegah bepergian ke luar negeri juga.

Mereka adalah Ivo Wongkaren, April Churniawan, Richard Cahyanto, Roni Ramdani, dan Budi Susanto.

Keenam orang itu dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK sejak 10 Februari 2023 hingga 10 Agustus 2023.

Kemensos Pastikan Menteri Risma Tak Ikut Diperiksa KPK

Menteri Sosial, Tri Rismaharini dipastikan tidak ikut diperiksa oleh penyidik KPK.

Demikian disampaikan oleh Stafsus Mensos Bidang Komunikasi dan Media Massa, Don Rozano Sigit.

Don mengungkapkan, kasus dugaan korupsi itu terjadi sebelum Menteri Risma menjabat sebagai Menteri Sosial.

"Enggak lah (diperiksa), kan itu terjadi kan udah ngomong itu tahun 2020 ya. Apalagi yang mau dikonfirmasikan wong sudah kejadian ya," ujar Don Rozano kepada wartawan di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Kasus yang tengah didalami oleh penyidik KPK, kata Don tidak terkait dengan Menteri Risma, karena saat itu sosok yang menjabat sebagai Menteri Sosial adalah Juliari Batubara.

Baca juga: Mensos Risma Pastikan Command Center Aman dari Kebocoran Data

"Itu kan sudah dijelaskan ibu di bulan Maret dan tadi itu sudah dari berita acara yang kami baca yang ditandatangani para pihak itu untuk menjelaskan bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020," jelas Don Rozano.

Don menjelaskan, pada saat penyidik KPK datang, Menteri Risma sedang melakukan rapat.

Selain itu, dikatakan Don juga terdapat sejumlah karyawan Kemensos yang ditanyai oleh penyidik KPK.

"Kami memang ada beberapa teman-teman yang ditanyai ya, pasti aktivitasnya konsentrasinya menjadi pada hal-hal yang berkait dengan yang dipertanyakan tersebut," pungkas Don Rozano.

(Tribunnews.com/Rifqah/Fahdi Fahlevi) (TribunJateng.com/Editor: M Syofri Kurniawan)