TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menegaskan, tidak akan lagi mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika panitia seleksi (Pansel) pimpinan KPK bukan dihuni oleh orang-orang yang profesional.

Bahkan tak tanggung, Boyamin juga menyebut, pihaknya akan menuntut melalui jalur hukum jika memang pansel tersebut tidak sesuai harapan.

"Nanti saya akan menuntut kalau pansel ini jelek dan hasilnya jelek, tidak akan pernah mendukung lagi KPK," ucap Boyamin saat dimintai tanggapannya, Kamis (25/5/2023).

Lebih jauh, jika memang ternyata pansel yang terpilih bukanlah orang yang kredibel maka Boyamin menegaskan tidak mau lagi memperdulikan KPK.

Upaya menggugat yang kerap dia lakukan untuk menguji kembali pansel tersebut tidak akan lagi dilakukan.

Boyamin menyatakan, dirinya akan memilih diam dan melihat apa yang terjadi dengan KPK mendatang.

"Kalau dulu-dulu kan saya gugat praperadilan itu karena saya mendukung, tapi ketika (pansel yang terpilih) jelek ya sudah biarkan saja lah sekalian, biar menjadi kantor birokrasi yang nampak tidak berguna untuk melayani," tegas Boyamin.

Sebelumnya, Pemerintah diminta harus independen dalam menetapkan panitia seleksi (Pansel) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode mendatang.

Demikian hal itu ditegaskan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman yang menyebut kalau pansel nantinya merupakan orang yang memiliki kredibilitas.

"Pansel ini harus dibentuk dengan betul-betul independen, kredibel," kata Boyamin saat dimintai tanggapannya, Kamis (25/5/2023).

Baca juga: Mensesneg: Pansel KPK Akan Mulai Bekerja Sebelum Pertengahan Juni

Jangan sampai kata Boyamin, pansel yang dipilih nantinya merupakan orang-orang yang sejatinya sudah dipilih atau diseleksi melalui jalur belakang.

Dalam artian lain, mereka yang terpilih sudah memiliki persetujuan yang mendasar pada agenda dari pemerintah. Boyamin mengkhawatirkan hadirnya orang titipan pemerintah dalam pansel tersebut.

"Jangan sampai pansel ini justru malah orang-orangnya diseleksi lebih dulu, maksudnya akan dipilih kalau orang-orang ini akan menyetujui agenda yang diberikan oleh pemerintah," ucap dia.

"Karena sinyalemen itu ada di pansel-pansel sebelumnya sehingga ketika mereka jadi pansel kemudian tidak bebas memilih dengan seprofesional mungkin tapi diduga sudah diarahkan," sambungnya.