Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera dapat disahkan sebelum Pemilu 2024.

RUU tersebut dinilai bisa dikebut penyelesaiannya sebelum kontestasi demokrasi lima tahunan.

"Mendesak sangat agar RUU ini dituntaskan oleh anggota DPR, khususnya sekarang sebelum mereka berakhir masa jabatannya di 2024 mendatang," kata Ray Rangkuti dalam diskusi di Matraman, Jakarta Timur, Kamis (25/5/2023).

Ray menilai ada kesan DPR mengulur-ulur waktu untuk bisa mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Alasannya, lembaga legislator lebih fokus terhadap RUU APBN.

Padahal, Ray menuturkan legislasi ini juga menjadi penting untuk masyarakat.

Baca juga: Pemerintah Tunggu Undangan DPR Bahas RUU Perampasan Aset, Wamenkumham: Tak Hanya Soal Korupsi

Karena itu, RUU tersebut harus bisa disahkan sebelum para anggota DPR RI sibuk dengan urusan nyaleg di Pemilu 2024.

"Daripada menunggu nanti masa sidang yang kita gak tau kapan ada alasan lain untuk menyatakan tidak dibahas sampai kita masuk ke situasi pemilu yang umumnya nanti orang lebih banyak bergelut dengan pemilu," ungkapnya.

Ray menilai DPR terus mengulur pengesahan RUU itu agar masyarakat lupa terhadap produk legislasi tersebut.

Sebab, belum disahkannya RUU itu akan menguntungkan para anggota legislatif.

"RUU lambat dibahas ya sudah jelas menyasar ke mereka umumnya pejabat publik dan khususnya ke politisi baik di DPR maupun parpol. Karena itu lah mereka sebisa mungkin mengulur karena tau tabiat kita. Tabiat kita kan panas tai ayam kata orang Sumatera, panas sehari lupa setahun makanya kalau mulai masa kampanye udah lupa juga RUU sepenting ini," tukasnya.

Baca juga: Siap Bahas RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III Pastikan DPR Butuh Masukan dari Para Ahli

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej optimis Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bakal dibahas bersama DPR di masa sidang V tahun sidang 2022-2023 yang akan dimulai pada Selasa (16/5/2023).

Hal itu disampaikan Wamenkumham setelah Presiden Joko Widodo mengirim Surat Presiden (Surpres) Nomor R-22/Pres/05/2023 tentang RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang telah diterima DPR pada Kamis (4/5/2023).