TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengakui sempat merasakan kejanggalan dalam kasus korupsi bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2020-2021.

Keanehan tersebut berkaitan dengan proses administrasi dalam penggunaan anggaran program Bansos di Kemensos saat itu.

Hal itu disampaikan Risma dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jalan Salemba Raya, Rabu (14/5/2023).

Risma mengungkapkan anggaran yang digunakan terkait Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, namun terdapat pejabat Direktorat Perlindungan Jaminan Sosial yang terlibat.

"Hanya yang saya tahu ini aneh."

"Waktu saya baca, kenapa duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Lijamsos turut serta."

"Itu saja saya yang heran."

"Tapi kan saya tidak tahu, kejadiannya itu kayak apa," ujar Risma.

"Kemudian kenapa ada staf disini, itu mengerjakan itu, bingung saya."

"Karena ini enggak boleh begini di administrasi pemerintah, kalau disini ya di sini semua harus kerjakan," tambah Risma.

Sebagai seorang mantan PNS, Risma mengakui merasakan keanehan secara administratif yang terjadi dalam kasus ini.

Dirinya menegaskan keanehan ini ditangkapnya bukan berdasarkan informasi dari KPK, namun hanya analisa pribadinya.

"Saya membacanya, kan saya mantan PNS."

"Saya membacanya, bukan KPK saya di sini. Ini bagaimana. Padahal secara aturan secara tupoksi tugas pokok dan fungsi itu, kenapa di tempat lain ada yang terlibat. Saya enggak ngerti," tutur Risma.