Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menyebut Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) yang dibuat pemerintah sebagai upaya menciptakan ketertiban profesi PRT.  

Anwar optimistis lahirnya UU PRT akan mampu menekan berbagai tindakan atau pelanggaran yang merugikan PRT.

Baca juga: Jala PRT Minta Pemerintah dan DPR Prioritaskan Pembahasan RUU PPRT

"Saya rasa kita optimis, sesuatu akan  lebih jelas, mereka melakukan kesalahan atau tidak, karena sudah ada aturan.  Jadi setelah 19 tahun, kita ingin ada kepastian hukum atau regulasi bagi profesi PRT," ujar Anwar Sanusi dalam keterangannya, Jumat (26/5/2023).

Sejak 5 April-5 Mei 2023, dengan 11 kali pertemuan 10 kementerian/lembaga terkait dan stakeholder telah membahas DIM RUU PPRT. 

Mulai dari JALA PRT, Komnas Perempuan, Komnas HAM, organisasi masyarakat sipil, LPPPRT, serikat buruh, praktisi, akademisi, dan dinas dalam bidang ketenagakerjaan.

Setelah melalui pembahasan, jumlah DIM PPRT bertambah dari semula 238 menjadi 367 DIM. 

Dari jumlah tersebut, 79 DIM merupakan substansi baru. Ke-367 DIM RUU PPRT itu terdiri dari 239 DIM batang tubuh dan 128 DIM penjelasan.

"Hal ini yang mendorong pemerintah setelah menerima DIM dari DPR, kita bekerja cepat, gercep sat set, karena RUU PPRT ini memberi kepastian hukum, " ujarnya.

Baca juga: Puan Pastikan Komitmen DPR Terhadap RUU PPRT

Anwar Sanusi sangat berharap  legislatif dan eksekutif segera bersama-sama membahas 367 DIM dan menyepakatinya. 

Setelah menyepakati diharapkan segera keluar keputusan politik untuk mengesahkan RUU PPRT menjadi UU PPRT.

"RUU PPRT ini sangat urgent, sangat mendesak. Kita ingin penantian 19  tahun itu menjadi hasil dan telur itu pecah pada 16 Juni nanti, " ujarnya