Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Jawa Barat, Rajiv mengingatkan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bandung untuk tidak bermain politik praktis.

Seruan tersebut juga sempat disinggung oleh Menkopolhukam Mahfud MD yang menyoroti tidak baiknya praktik dari politik praktis.

"Kembali saya minta ASN Kabupaten Bandung jangan ikut-ikut politik praktis. Kalau masih melakukan politik praktis akan saya buka satu per satu bukti nya ke publik supaya ada efek jera," kata Rajiv dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/5/2023).

Imbauan itu dilayangkan Rajiv, karena menurut dia, ASN dan pemangku kepentingan seharusnya menjadi pihak yang menyiapkan infrastruktur agar masyarakat bisa menentukan pilihan.

Dirinya menginginkan, agar masyarakat dapat menentukan pilihannya sendiri sesuai rekam jejak dan kerja-kerja kemanusiaan Partai Politik dan bakal calon anggota legislatifnya.

"Jangan mengintimidasi para Kepada Desa, Lurah, Camat jangan mengintimidasi para RT dan RW. Biarkanlah masyarakat punya banyak pilihan menentukan arah dalam moment pesta Demokrasi 2024," ucap dia.

"Sekali lagi ASN tidak boleh bermain praktis. Jika masih ada pasti akan saya buka ke publik agar kapok dan ada sanksi," tukas Rajiv.

Baca juga: NasDem Minta Kejaksaan Agung Blokir Rekening Perusahaan yang Terlibat Kasus Korupsi BTS Kominfo

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD berbicara mengenai politik praktis yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini.

Ia mengatakan, secara praktis, politik itu logikanya bagus tapi praktiknya tidak selalu bagus.

Karena di dalam praktik politik, kata dia, berlaku dalil kepentingan yakni siapa, mendapat apa, dan dengan cara bagaimana.

Hal tersebut disampaikannya pada pidato kuncinya dalam acara Seminar Nasional Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024: Mitigasi Konflik SARA dan Penguatan Partisipasi Warga di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Selasa (23/5/2023).

"Sehingga di sini yang terjadi adalah adu kuat. Pun di dalam pemilu yang akan kita songsong ini, saudara, ya adu kuat. Tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Ya, ada kepentingan yang abadi," kata Mahfud.

"Bisa saja suatu saat Ketua Partai Nasdem berkawan dengan Ketua Partai lain, tetapi ketika suatu saat kepentingannya berbeda bermusuhan. Dan jangan ikuti permusuhan itu secara sungguh-sungguh karena bisa saja dalam waktu dekat bersatu lagi, yang di bawah terlanjut bermusuhan. Itu yang jadi masalah nantinya kalau itu diikuti," sambung dia.

Mahfud menjelaskan di kalangan umat Islam sering ada yang mengatakan jangan berpolitik, politik itu haram, atau politik itu kotor politik itu dosa.

Ia mengatakan politik bagi manusia, siapapun di dunia ini merupakan keniscayaan dan sunatullah yang tidak bisa dihindari.

Setiap orang, kata dia, pasti ada di dalam kehidupan politik sekurang-kurangnya apabila politik diartikan bahwa sebagai organisasi bernegara.

"Politik itu artinya banyak, ada yang bisa diartikan taktis, strategis, akal-akalan, dan macam-macam. Tapi sekurang-kurangnya kalau diartikan sebagai organisasi bernegara maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa hidup di luar negara," kata Mahfud.

Dalam konteks keilmuan, kata dia politik, sebenarnya adalah hal yang mulia.

Karena, lanjut dia, orang bisa membuat organisasi bernegara menjadi baik atau tidak tergantung politiknya.

"Saya pernah menulis disertasi bahwa politik itu menentukan karakter produk hukum. Kalau hukum jelek, itu yang harus diperbaiki politiknya. Bukan aturan-aturan hukumnya. Aturan-aturan hukum itu biasanya selalu bagus di dalam diskusi, bagus sesuai dengan filosofinya, tetapi jika politiknya tidak benar maka hukum itu akan tidak baik," kata Mahfud.

"Maka politik sebagai sebuah keharusan di dalam ilmu itu, cakupannya ya belajar ideologi, memperdebatkan ideologi, konstitusi, hukum, sistem pemerintahan, demokrasi, pemilu, dan sebagainya," sambung dia.