TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Empat komoditas pangan alami kenaikan atau melebihi harga eceren tertinggi (HET) di atas 10 persen.

"Kami mengevaluasi harga hari ini, kemarin rata-rata minggu lalu, rata-rata bulan lalu dan rata-rata tahun lalu, dan kita bandingkan ternyata benar ada 4 komoditas yang kenaikan harganya lebih besar dari 10 persen di atas HET atau HAP," kata Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dikutip dari Kontan, Senin (29/5/2023).

Empat komoditas itu ialah jagung, garam konsumsi, beras medium, dan telur ayam ras.

Bapanas atau National Food Agency (NFA) mencatat, jagung di tingkat peternak per 27 Mei kemarin harganya 24,78 persen lebih besar dari harga acuan pemerintah.

Kemudian garam konsumsi juga mengalami kenaikan 19,34 persen lebih tinggi dari harga acuan pemerintah.

Ketiga beras medium di zona 3 naik 15,61% lebih besar dari harga eceran tertinggi.

Keempat adalah telur ayam ras yang naik 14,39% lebih besar dibanding harga acuan pemerintah.

Menurutnya, harga jagung di tingkat peternak yang naik tersebut memicu harga ayam ras dan telur naik. Dimana saat ini hampir di seluruh provinsi sentra peternak telur harga jagung di tingkat peternak naik.

Adapun kenaikan harga jagung pakan tertinggi terjadi di provinsi Riau sebesar Rp 7.370 per kilogram.

"Penyebab kenaikan harga ini yang pertama memang ada peningkatan konsumsi jagung kita. Kedua biaya operasional pupuk tinggi dan biaya produksi alat yang belum optimal," ujarnya.

Menyikapi kenaikan harga jagung pakan, Badan Pangan Nasional beserta Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten terus melakukan kegiatan fasilitasi distribusi pangan.

Fasilitasi distribusi dilakukan dari sentra jagung di Provinsi NTB misalnya, kepada peternak telur UMKM di Pulau Jawa melalui wadah rumah bersama asosiasi peternak layer.

"Per akhir Maret kemarin 2023 telah didistribusikan sebanyak 256.893 kilogram jagung dan masih akan terus berproses," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta berkoordinasi dengan gabungan kelompok tani (Gapoktan) jagung, distributor dan peternak layer di wilayah masing-masing untuk memastikan kelancaran distribusi jagung.