Kata PKS soal Cawe-cawe Presiden Jokowi: Kita Dukung untuk Kepentingan Bangsa dan Proses Pemilu
PKS mendukung cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk kepentingan bangsa dan kelancaran proses Pemilu 2024 agar sesuai jadwal.
Penulis: Rifqah
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) cawe-cawe untuk kepentingan bangsa.
Selain itu, disebutkan juga cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tersebut untuk kelancaran proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 agar susai jadwal.
Demikian disampaikan oleh Juru Bicara PKS, Ahmad Mabruri.
"Cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan proses Pemilu agar berjalan lancar sesuai jadwal kita dukung," kata Ahmad Mabruri kepada wartawan, Kamis (1/6/2023).
Dikatakan Ahmad Mabruri, PKS justru mengkritik keras bila cawe-cawe Presiden Jokowi tersebut dikatakan sebagai cawe-cawe yang menghambat anak bangsa untuk ikut berkontetasi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
"Cawe-cawe yang menghambat anak bangsa untuk ikut kontestasi Pilpres kita kritik keras," ujarnya.
Baca juga: OSO Dukung Jokowi Cawe-cawe di Pilpres 2024: Presiden Memang Harus Cawe-cawe Politik
Kata Pengamat soal Cawe-cawe Presiden Jokowi
Cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi disebutkan mempunyai kepentingan politik di Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang.
"Saya kira Jokowi ingin memastikan kepada publik bahwa di 2024, Jokowi itu akan cawe-cawe terkait dengan urusan Pilpres," ucap Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno, dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu (31/5/2023).
Cawe-cawe itu dimaksudkan Presiden Jokowi untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 berlangsung secara adil, jujur, dan transparan.
Sehingga tidak ada polarisasi yang ekstrem, di mana hal tersebut dikhawatirkan akan memecah belah rakyat.
"Cawe-cawe yang pertama itu Jokowi ingin memastikan bahwa Pemilu itu akan berlangsung adil, jujur, transparan, sehingga tidak ada polarisasi yang cukup ekstrem yang dikhawairkan akan membelah rakyat," ungkap Adi.
Kemudian, cawe-cawe yang ramai dibicarakan publik belakangan ini adalah Presiden Jokowi yang ingin memastikan juga mengenai siapa yang nantinya menjadi presiden, menggantikan dirinya.
"Tapi pada saat yang bersamaan ini, cawe-cawe yang kedua, ini yang ramai dibicarakan publik, bahwa Jokowi juga ingin memastikan bahwa siapapun nantinya yang jadi presiden adalah mereka yang mampu melanjutkan semua hal yang dilakukan oleh Jokowi."
"Karenanya, Jokowi dengan bahasa yang secara eksplisit menyampaikan bahwa di Pilpres, yang bertanding itu jogetnya boleh berbeda tapi gerakaannya harus sama-sama ke depan," katanya.
Adi pun menjelaskan, Presiden Jokowi merupakan pemimpin yang menterjemahkan kritikan publik menjadi kenyataan.
"Jokowi itu adalah tipikal pemimpin yang langsung menterjemahkan bully-an dan kritikan publik menjadi kenyataan."
"Dari dulu, Jokowi disebut sebagai orang yang terlampau sibuk memberikan endorsement dan dukungan politik kepada calon tertentu, misalnya Ganjar ataupun Prabowo Subianto," katanya.
Dikatakan Adi, kritikan tersebut diterjemahkan oleh Presiden Jokowi bahwa di Pilpres 2024 nanti akan ada cawe-cawe.
"Kritik itu yang sebenarnya langsung diterjemahkan oleh Jokowi bahwa di Pilpres Jokowi itu akan cawe-cawe," ujar Adi.
Cawe-cawe Presiden Jokowi Timbulkan Pro dan Kontra
Pernyataan Presiden Jokowi soal dirinya yang akan cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024 demi kepentingan bangsa dan negara tersebut menuai pro dan kontra.
Hal tersebut kemudian menuai kritik tajam juga dari beberapa pengamat politik, meskipun dari pihak istana sudah memberikan klarifikasi maksud dari Presiden Jokowi itu.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman berpendapat, sebagai seorang pemimpin negara, tidak sepatutnya Presiden Jokowi ikut campur dalam urusan politik.
"Loh, presiden itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai juga. Kepala negara menurut kami sih harus netral ya, tidak boleh cawe-cawe," kata Benny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023), dikutip dari Kompas.com.
Apabila kepala negara ikut cawe-cawe, maka terbuka peluang pemimpin lembaga negara lainnya juga turut mencampuri urusan Pemilu. Padahal, hal tersebut tak semestinya terjadi.
Kemudian, presiden juga sangat mungkin menggunakan aparatur negara untuk mewujudkan kepentingannya jika ikut campur dalam urusan Pemilu. Oleh karenanya, Benny berharap presiden lebih bersikap bijak.
"(Sebaliknya) dia (Jokowi) harus menjaga iklim demokrasi, menjaga iklim persaingan sehat dalam politik sebab dia adalah Kepala Negara, dia bukan kepala petugas partai," tutur anggota Komisi III DPR RI tersebut.
Selain itu, Demokrat juga meminta Jokowi fokus bekerja untuk rakyat ketimbang cawe-cawe urusan Pemilu 2024.
Namun, sebaliknya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDOP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul meyakini Presiden Jokowi cawe-cawe sesuai adab dan tidak akan mengintervensi hasil Pemilu 2024.
"Cawe-cawe ini bahasa kosakata diksi Jawa, diksi Jawa Tengah kalau orang Jawa Tengah tahu."
"Cawe-cawe itu artinya adalah akan ikut campur, ikut mewarnai," kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Bambang Pacul juga setuju presiden tak boleh ikut campur dalam penetapan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Pasalnya, hal itu merupakan urusan partai politik.
Bambang Pacul menegaskan, Presiden Jokowi tidak punya keinginan untuk melakukan intervensi hasil pemilu.
"Enggak dong, itu maka saya katakan kepatutannya cawe-cawe dalam bahasa Jawa ada kepatutannya. Enggak boleh cawe-cawe mengintervensi itu, enggak boleh," kata Bambang Pacul lagi.
(Tribunnews.com/Rifqah/Fersinaus Waku)