Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan melakukan penyimpangan kekuasaan atau abuse of power.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Juru Bicara PAN Viva Yoga Mauladi menyikapi cawe-cawe Jokowi dalam kontestasi politik 2024.

"Pak Presiden Jokowi tidak akan melakukan atau melakukan penyimpangan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas negara atau menggerakkan institusi negara untuk tujuan politik. Saya meyakini hal itu tidak akan dilakukan oleh Presiden Jokowi," kata Viva Yoga dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/6/2023).

Perihal cawe-cawe itu sendiri, kata dia, secara yuridis tidak ada aturan dan Undang-undang yang dilarang Presiden Jokowi.

Termasuk kata dia terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang di dalamnya mengatur mengenai mekanisme, prosedur, dan proses pilpres.

Baca juga: Jokowi Bicara Keberhasilan Indonesia Lewati Krisis, Fondasinya Pancasila

"Secara yuridis, tidak ada aturan dan Undang-undang yang dilarang, terutama Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Secara etis, tidak ada norma dan kepatutan yang dilanggar," kata Viva Yoga.

Dengan adanya pro kontra soal cawe-cawe ini, Viva menuding kalau hal tersebut muncul karena adanya kekhawatiran kelompok antitesa Presiden Jokowi.

Baca juga: Anies Disebut Khawatir Cawe-cawe Jokowi, PKB: Khawatir Apanya, Khawatir Elektoralnya Tak Naik?

Kelompok tersebut yang menurut Viva, merasa khawatir karena banyaknya masyarakat yang merasa puas dengan kinerja pemerintah saat ini berdasarkan hasil survei.

"Jangan-jangan ada rasa kekhawatiran dari 'kelompok antitesa presiden' dengan hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah yang masih tinggi, 74,5 persen (Populi Centre) akan berpengaruh secara elektoral akibat Jokowi effect," kata dia.

"Sehingga, membuat opini character assasination terhadap figur Presiden Jokowi dengan mengatasnamakan demokrasi," sambungnya.

Padahal menurut Viva Yoga, Presiden Jokowi boleh bersikap tidak netral pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sebab, Presiden Jokowi ikut terlibat dalam memastikan kontestasi politik agar bisa berjalan secara damai.

"PAN berharap Presiden Jokowi tidak boleh bersikap netral terhadap pemilu. Presiden mesti juga ikut terlibat dan bertanggungjawab agar pemilu 2024 berjalan secara luber, jurdil, aman, damai, dan bahagia," kata dia.