Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan tata kelola hukum di Indonesia tak luput dari kejanggalan.

"Walaupun catatan kita semua bukan hanya pemerhati hukum di negeri kita atau keadilan negeri kita tahu dalam tata kelola hukum di Indonesia ini juga tidak luput kejanggalan-kejanggalan yang tidak masuk akal" kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2023).

Ia mencontohkan misalnya penundaan Pemilu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian membuat rakyat bereaksi.

"Rakyat bereaksi apa iya setelah ada situasi tertentu kemudian menyatakan bahwa ini harus ditunda pemilunya. Yang begitu-begitu kadang-kadang di luar nalar, suka ajaib sendiri," sambungnya.

Kemudian dikatakan AHY sebetulnya semua rakyat itu paling memiliki common sense akal sehat.  

Baca juga: AHY Sebut Semakin Cepat Deklarasi Cawapres Peluang Anies Baswedan Untuk Menang Semakin Baik

"Oleh karena itu harapan kami tetap bahwa proses PK KSP Moeldoko ini bisa kembali diletakkan pada hukum yang berlaku akal sehat kebenaran dan keadilan. Kami siap menghadapi itu semuanya ujung ke ujung saya sendiri akan memimpin itu semua," sambungnya.

AHY melanjutkan dengan penuh optimisme dan keyakinan, tetapi seluruh kader partai Demokrat juga telah siap untuk melakukan yang terbaik menjaga kedaulatan eksistensi partainya.

"Mengapa turunannya juga harus kita antisipasi jika Demokrat kemudian bisa dirampas begitu saja oleh seseorang yang berada dalam lingkar kekuasaan.

Lalu apa yang terjadi dengan yang lainnya apakah karena Demokrat sebagai oposisi, apa karena demokrasi saat ini sedang serius membangun koalisi perubahan?" tanya AHY.

Ingat di negeri ini panglimanya adalah hukum bukan politik, kata AHY. 

"Ketika ada penguasa atau mereka yang berkuasa saat ini menggunakan hukum sebagai instrumen politik baik dalam konteks obstraction of Justice. Melindungi mereka yang dianggap satu bagian dengan mereka dengan penguasa atau abuse of power menggunakan kekuasaan sebenarnya untuk menghabisi lawan politik dengan cara apapun termasuk melalui PK KSP Moeldoko ini," sambungnya.

Kata AHY, maka sama saja sesungguhnya penguasa politik telah menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan-lawannya. 

"Ini tidak sehat, ini berbahaya dan ini akan mengusik rasa ketidakadilan kita semuanya.

Saya yakin rakyat akan tidak terima dengan yang seperti ini," tutupnya.