Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan usulan kenaikan anggaran Polri untuk pengamanan Pemilu 2024 berkaitan dengan sejumlah hal.

Ia mengatakan satu di antaranya terkait dengan pembentukan lima Daerah Otonomi Baru di Papua.

Baca juga: Potensi Kenaikan Anggaran Polri Dinilai Tepat karena Institusi Bhayangkara Disebut Sudah Berbenah

"Kenapa Polri melakukan itu, karena selain yang disampaikan ibu Sri Mulyani, sekarang ada lima daerah otonomi baru. Mungkin membentuk Polda, mungkin hanya petugas yaitu Polres dan sebagainya, dan itu tidak murah. Tetapi nanti tentu akan dihitung ulang," kata Mahfud usai acara di kantor Kementerian Keuangan Jakarta pada Selasa (6/6/2023).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pemerintah telah menyiapkan anggaran pemilu untuk tahun 2023 sampai tahun 2024 termasuk dana kontijensi apabila terjadi pemilu dua putaran.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran keamanan untuk pemilu termasuk bagi kepolisian.

 
"Di dalamnya juga untuk aparat penegak hukum, kepolisian dalam hal ini dan juga untuk keamanan itu juga sudah termasuk di dalam anggaran di tahun 2024 saat penyelenggaraan, sampai dengan nanti ada pilkada di mana anggarannya nanti memang lebih banyak dari APBD," kata Sri Mulyani.

"Tetapi, sama seperti pilkada sebelumnya, ada beberapa kadang-kadang kebutuhan yang tidak sinkron kita juga dari APBN biasanya step in. Jadi kita memperhitungkan secara cukup detail tetapi tetap hati-hati dan efisien dalam hal ini," sambung dia.

Baca juga: Ini 3 Jenderal Polri yang Diprediksi Bakal Gantikan Komjen Gatot Eddy Pramono Sebagai Wakapolri

Sri Mulyani mengatakan anggaran terkait pemilu tersebut telah disampaikan dalam rapat kabinet.

Di dalam rapat tersebut, lanjut dia, anggaran Pemilu dibahas di antaranya dengan mebandingkan belanja pemilu setiap lima tahunan untuk mengetahui sisi-sisi yang mengalami kenaikan.

"Jadi, ini semua perhelatan demokrasi sudah masuk dalam APBN yang sedang kita susun, nanti Bapak Presiden akan menyampaikan di DPR, dan tentu detilnya sebagian langsung masuk dalam KL itu dan sebagian kita biasanya cadangkan dulu. Sebelum keluar, tidak akan dikeluarkan anggarannya," sambung dia.

Dilansir dari laman resmi Humas Polri, humas.polri.go.id, Wakapolri, Komjen Gatot Eddy Pramono mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam paparannya mengatakan, Polri mengusulkan pagu anggaran untuk tahun 2024 sebesar Rp148.856.665.577.000 kepada pemerintah.

Baca juga: Perppu Pemilu Sah Jadi UU, Bawaslu: Pendanaan DOB Papua Harus Diperjelas

Usulan itu sudah termasuk usulan tambahan anggaran untuk pengamanan tahapan Pemilu 2024 hingga pembangunan Polda baru di daerah otonomi baru Papua (DOB).

Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR RI untuk membahas realisasi anggaran 2023 dan rencana kerja anggaran tahun 2024 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023).