TRIBUNNEWS.COM - Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Muljani dan Direktur Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi membantah kritikan dari akademisi, Rocky Gerung terkait kinerja lembaga survei.

Bantahan ini menjawab tudingan Rocky Gerung yang menyebut survei-survei yang muncul menjelang pemilu telah dibiayai secara politik dan berimbas kepada hasil survei yang disebutnya menipu.

Tak hanya itu, bantahan dari Saiful Mujani juga sekaligus menjawab tudingan Rocky yang menyebut Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada awal berdirinya dibiayai World Bank atau Bank Dunia.

"Rocky, saya yang bikin lembaga survei indonesia, tidak dibiayai world bank, tapi Japan International Company Agency (JICA)," kata Saiful dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya, @saiful_mujani pada Rabu (7/6/2023).

Saiful pun mengungkapkan usi adanya pembiayaan dari JICA, maka diharapkan LSI dapat berjalan mandiri usai berbagai pihak yakin telah memperolehmanfaat dari survei yang dirilis oleh LSI.

"Berharap kemudian bisa mandiri setelah berbagai pihak teryakinkan ada manfaatnya. Itu (survei) kemudian soal produk dan pasar. Produk buruk ga ada pasarnya. Bukan tipu2," katanya.

Baca juga: Survei Indikator: Erick Thohir Cawapres yang Banyak Dapat Dukungan dari Petani hingga Nelayan

Kendati demikian, Saiful menegaskan pihak yang memberikan pembiayaan kepada lembaga survei tak diperbolehkan mengatur proses dan hasil survei yang telah dilakukan.

Alhasil, Saiful pun menyamakan profesi terkait pembuatan survei memiliki kesamaan dengan profesi modern saat ini.

"Jadi, tipu-tipu enggak ada pasarnya kecuali bagi orang dungu, istilahmu. Survei opini publik adalah capaian besar dalam studi politik modern," jelasnya.

Tak ketinggalan, Direktur Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi pun turut memberikan bantahan terkait tudingan Rocky Gerung tersebut.

Senada dengan Saiful, Burhanuddin kembali menegaskan bahwa sumber pembiayaan LSI bukanlah Bank Dunia melainkan JICA.

Lalu, Burhanuddin pun mengungkapkan, jika memang benar tudingan Rocky Gerung bahwa survei merupakan hasil tipu-tipu, maka tidak mungkin lembaga internasional hingga partai politik meminta jasa dari lembaga survei.

"Kalau lembaga-lembaga survei itu tipu-tipu seperti kata Rocky, tidak mungkin partai-partai, lembaga-lembaga internasional, dll meminta survei ke kami."

"Masak elite politik mau aja kena tipu hehe," kata Burhanuddin dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya, @BurhanMuhtadi.

Burhanuddin pun justru meminta para elite politik yang meminta jasa lembaga survei untuk melakukan protes ke Rocky Gerung lantaran sudah dianggap dungu.

"Harusnya elite politik protes ke Rocky Gerung karena kalau mengikuti logika Rocky, elite politik dan partai-partai yg rajin meminta survei itu dungu karena mau aja kena tipu lembaga-lembaga survei," jelas Burhanuddin.

Baca juga: Survei Terbaru SMRC: Elektabilitas Ganjar Teratas, Prabowo Tertahan di Posisi Kedua

Sebelumnya, Rocky Gerung mengungkapkan bahwa LSI dulunya merupakan satu-satunya lembaga survei di Indonesia.

Rocky menyebut bahwa LSI dibiayai Bank Dunia untuk melakukan back up demokrasi di Indonesia.

"Dulu lembaga survei cuma satu, namanya Lembaga Survei Indonesia, Dibiayai World Bank untuk membackup demokrasi. Enggak ada yang bayar di situ, karena itu uang dunia, uang World Bank," ujarnya dalam sebuah video yang diunggah di akun Twitter, @soeyoto1.

Rocky juga menuding bahwa LSI telah menghasilkan tokoh-tokoh yang membuat survei-survei politik di Indonesia.

Kendati demikian, usai adanya tokoh-tokoh tersebut, hasil survei yang ada pada saat ini merupakan upaya menipu.

"Nipu, udah digaji, eh dia bikin di dalam lembaga yang udah digaji itu survei dia sendiri. Semua lembaga survei yang ada sekarang itu adalah urusannya tipu-menipu saing titip kuesioner," tukasnya.

Pernyataan Rocky itu dilandasi lantaran hasil berbagai survei politik menurutnya memiliki kemiripan.

Baca juga: Survei Indikator Politik: Prabowo Unggul Dalam Semua Simulasi Pilpres 2024

Alhasil, sambungnya, lembaga survei tak bisa diyakini benar ketika tak ada bukti telah dibiayai publik.

"Jadi selama tidak bisa dibuktikan bahwa itu lembaga dibiayai publik, enggak mungkin itu benar. Tapi nanti mereka bilang ini uang kita sendiri untuk kepentingan publik. Dari mana untungnya kalau uang sendiri," pungkas Rocky.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)