Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pertahanan mengajukan rencana kebutuhan anggaran sebesar Rp350 triliun untuk tahun 2024.

Wakil Menteri Pertahanan M Herindra mengatakan pagu indikatif anggaran yang keluar saat ini baru Rp123 triliun.

Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen Senayan Jakarta pada Rabu (7/6/2023).

"Yang dibahas hari ini kita masalah anggaran, anggaran yang akan kita terima di tahun 2024 khususnya untuk kemenhan dan TNI. Kita mengajukan rencana kebutuhan sebesar 350 sekian triliun tapi yang keluar pagunya (indikatif) baru Rp 123 triliun. Itu saja, dibagi untuk kemhan, Mabes TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara," kata Herindra kepada awak media.

Diberitakan sebelumnya Herindra mewakili Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri undangan Rapat Kerja dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen Senayan Jakarta pada Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Kemhan Usulkan Tambahan Anggaran ke DPR untuk Tugas TNI di Daerah Rawan-Proyek Pesawat KF-X/IF-X

Agenda utama rapat tersebut adalah pembahasan tentang realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN TA. 2022 dan pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) TA. 2024 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemhan/Mabes TNI Tahun 2024.

Dihadapan Komisi I DPR, Herindra berharap akan mendapat dukungan untuk merealisasikan usulan tambahan anggaran Kemhan dan TNI Tahun Anggaran 2024.

Hal tersebut dikarenakan masih banyak kegiatan prioritas dan mendesak yang belum terdukung anggarannya.

Kegiatan tersebut di antaranya pelaksanaan tugas TNI di daerah rawan dan perbatasan, pemenuhan pemeliharaan dan operasional alutsista baru, dan kebutuhan cost share proyek pesawat KF-X/IF-X, yang harus segera dipenuhi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan Komisi I DPR RI akan mengagendakan secara khusus rapat kerja Komisi I DPR dengan Menko Polhukam, Panglima TNI, Menkeu, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait kebutuhan pembiayaan cost sharing program pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X.

"Berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan cost sharing program pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X, Komisi I DPR RI akan mengagendakan secara khusus rapat kerja Komisi I DPR dengan Menko Polhukam, Panglima TNI, Menkeu, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas," kata Meutya dikutip dari laman resmi Kementerian Pertahanan, kemhan.go.id, pada Kamis (8/6/2023).

Di sisi lain, melalui tema RKP Tahun 2024 “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, Herindra menyatakan bahwa proyek prioritas nasional pada tahun 2024 di bidang pertahanan di antaranya melalui kegiatan penguatan keamanan dalam negara, penguatan kemampuan pertahanan dibarengi confidence building measures (CBM), dan penguatan keamanan laut.

Dalam rapat tersebut Herindra turut didampingi KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Wakasau Marsdya TNI Agustinus Gustaf Brugman.

Hadir pula Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, dan Irjen Kemhan Letjen TNI Budi Prijono, serta Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemhan.