TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan menyebut pernyataan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti terkait kepemilikan saham di PT Toba Sejahtra bukanlah kritik tetapi fitnah.

Hal ini disampaikan Luhut saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran baik di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (8/6/2023).

Awalnya, pengacara Haris Azhar menanyakan apakah Luhut mengetahui terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Pertanyaan tersebut berkaitan dengan kepemilikaan saham Luhut di PT Toba Sejahtra.

Menanggapi pertanyaan itu, Luhut menegaskan bahwa dirinya menjadi ketua penyusunan Perpres tersebut sehingga dia memastikan sangat paham.

Lalu, pengacara Haris Azhar mengatakan dalam Perpres tersebut pada pasal 20 tertulis bahwa ada kewajiban pemilik saham untuk memberikan update tiap tahun terkait keuangan perusahaan kepada pihak berwenang seperti Kemenkumham.

Baca juga: Menko Luhut: Kan Lucu, yang Membuat Perkara Haris Azhar Kok Mesti Saya yang Klarifikasi

Luhut pun menjawab bahwa segala urusan di PT Toba Sejahtra telah dilimpahkan kepada manajemen terkait.

Hal ini dilakukannya lantaran tidak memiliki waktu untuk mengurusinya.

"Di pasal 20, ada kewajiban pemegang saham ini, setiap tahun harus dari korporasi untuk mengupdate ini (keuangan perusahaan) kepada instansi berwenang, salah satunya adalah Kemenkumham dan ini dimaksudkan untuk mencegah kepentingan tadi. Jadi bagaimana saksi (Luhut) tidak mengetahui kepemilikan tadi?" tanya pengacara Haris.

"Saya sudah berkali-kali menyampaikan, itu semua manajemen saya serahkan ke manajemen yang ada. Saya tidak pernah bertanya-tanya, karena terus terang saya tidak punya waktu."

"Dan saya percaya mereka profesional dan sampai hari ini tidak ada komplain. Mereka masih mendapat penghargaan pajak dengan baik," jawab Luhut.

Kemudian, pengacara Haris Azhar menyinggung terkait UU Nomor 28 Tahun 1999 yang salah satunya soal partisipasi publik dalam melakukan kritik kepada pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Lalu, pengacara Haris Azhar pun menyinggung bahwa objek yang dikritik memiliki hak jawab untuk menjawab kritik yang ditujukan dan dilindungi oleh undang-undang.

Berkaca dari undang-undang tersebut, pengacara Haris Azhar pun bertanya kepada Luhut apakah ada briefing untuk menggunakan hak jawab dari pemilik perusahaan PT Toba Sejahtra atau kuasa hukumnya terkait pernyataan yang disampaikan Haris Azhar dan Fatia.

Baca juga: Luhut: Sederhana Saja Pembuktiannya, Hampir Semua Kegiatan di Republik Ini Transparan