Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjawab pertanyaan wartawan terkait kesediaan mantan Menteri Kominfo sekaligus tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS di lingkungan Kementerian Kominfo.

Menanggapi hal tersebut, Mahfud menyerahkan hal tersebut kepada Kejaksaan Agung.

Kejaksaan Agung, kata Mahfud, akan mempertimbangkan sendiri hal tersebut tanpa perlu persetujuannya.

"Itu biar diurus oleh Kejaksaan. Jadi kalau justice collaborator atau apa, biar itu ada proses dan syarat-syaratnya sendiri. Dan itu pasti dipertimbangkan sendiri oleh Kejaksaan. Tidak perlu persetujuan kami, itu urusan hukum," kata Mahfud di kantor Kementerian Kominfo Jakarta pada Selasa (13/6/2023).

Diberitakan sebelumnya Kejaksaan Agung tak bakal menghalangi rencana pengajuan justice collaborator oleh eks Menkominfo Johnny G Plate.

Sebab, pengajuan justice collaborator merupakan hak bagi setiap tersangka.

Bahkan Johnny G Plate dipersilakan untuk mengajukannya kepada jaksa penuntut umum (JPU).

Baca juga: Jelang Sidang Johnny G Plate Ajukan Justice Collaborator, Siapa Pelaku Utama yang Bakal Dibongkar?

"Silakan aja karena perkaranya sudah masuk tahap penuntutan, silakan diajukan ke penuntut umum," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana saat dihubungi pada Senin (12/6/2023).

Jika Johnny G Plate benar-benar mengajukan, maka JPU akan mempertimbangkannya.

Nantinya, JPU akan mempertimbangkan dari proses persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Tim JPU akan mempelajari keterangan-keterangan yang diberikan oleh Johnny G Plate di dalam persidangan nanti.

"Apakah bisa membongkar pelaku utama yang lain, yang lebih besar peranannya," kata Ketut.

Sebelumnya, rencana pengajuan justice collaborator disampaikan Johnny G Plate melalui penasihat hukumnya.