TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Uno akan diumumkan gabung ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai kader hari ini, Rabu (14/6/2023).

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek.

Pengumuman tersebut, kata Awiek akan disampaikan langsung oleh Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono pada pukul 18.30 WIB.

"Ya insyaallah pak Sandi resmi bergabung seperti disampaikan oleh pak PLT Ketum Mardiono. Rabu (hari ini) jam 18.30 setelah maghrib," kata Awiek kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Awiek mengungkapkan, pihaknya memilih untuk mengumumkan Sandiaga Uno sebagai kader PPP setelah maghrib karena pada jam tersebut diyakini sudah tidak menganggu waktu kerja Sandiaga Uno sebagai Menparekraf.

"Kenapa? Karena ini acara partai politik, Pak Sandiaga Uno masih pejabat publik, maka kita menggunakan waktu di luar jam kerja, biar tidak ada istilah politisasi jabatan, itu yang kita hindari," ucap Awiek.

Baca juga: PPP Bakal Gelar Rapimnas Jumat Pekan ini di Jakarta, Sekaligus Umumkan Posisi Sandiaga Uno di Partai

Bantah Kesepakatan dengan PPP Terkait Tiket Cawapres 2024

Sandiaga Uno diketahui bergabung dengan PPP setelah terjalinnya kesepakatan. Kemudian, kesepakatan tersebut akan disampaikan pada hari ini, Rabu.

Namun, Sandiaga Uno membantah bahwa kesepakatan antara dirinya dengan PPP terkait dengan tiket cawapres di Pilpres 2024.

"Sama sekali tidak ada pembicaraan (cawapres) itu mengalir secara natural dan saya selalu menyampaikan bahwa saya ini ingin menyampaikan sebuah gagasan dan apa yang saya dengar dari masyarakat."

"Harapan dari pembangunan ekonomi Indonesia ke depan, dan kepemimpinan yang fokus terhadap percepatan pembangunan dan isu-isu ekonomi keseharian yang dirasaka masyarakat ini yang tercapai sebuah kesamaan dari segi pemikiran untuk melangkah ke depan," katanya.

Terkait dengan masalah pencapresan pun, Sandiaga Uno menyerahkan sepenuhnya kepada partai.

"Itu murni adalah wewenang dan domain dari Pak Mardiono sebagai Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP)," ujarnya.

"Nanti keputusannya apa, tentunya menjadi wewenang pimpinan partai politik dan gabungan partai politik," imbuhnya.