Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, AMBON - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan melakukan pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2023 di Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 1511, Kota Tiakur, Pulau Moa, Maluku Barat Daya (MBD), Kamis, (15/6/2023).

Memulai rangkaian kegiatan pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023, diadakan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon Rabu (14/6/2023).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP menjelaskan, di Provinsi Maluku terdapat 4 kabupaten yang berada di kawasan perbatasan negara, yakni Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Kepulauan Aru.

Dari dana total Rp7,7 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masuk dalam Rencana Aksi (Renaksi) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Renduk PBWN-KP) Tahun 2023, dana yang dialokasikan pemerintah pusat ke empat kabupaten kawasan perbatasan di Maluku tersebut mencapai Rp760 miliar.

Rinciannya, sambung Tito, total alokasi untuk Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar Rp316.102.204.268.00, untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar Rp150.443.502.713, untuk Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp196.899.705.133.00, dan untuk Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp96.981.709.186.00.

Di samping untuk empat kabupaten tersebut, terdapat pula alokasi untuk Provinsi Maluku sebesar Rp4 miliar.

"Total anggaran yang ada di Maluku pada empat kabupaten pada kawasan perbatasan, lebih kurang Rp760 miliar," jelas Mendagri kepada media massa seusai Rapat Forkopimda, Rabu (14/6/2023).

Mendagri menginginkan pembangunan pada kawasan perbatasan khususnya di Maluku dilakukan dengan mekanisme dua arah.

Yakni, tidak sekadar rancangan dari pemerintah pusat saja, melainkan usulan dan masukan dari pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhannya.

Ia mengutarakan, segenap jajaran BNPP dituntut untuk memonitor kucuran dana yang pengerjaannya digarap oleh 28 kementerian/lembaga (K/L) yang sebagian besar merupakan anggota BNPP dan pemerintah daerah (pemda) agar tepat sasaran untuk pembangunan kawasan perbatasan.

Hal tersebut sesuai fungsi BNPP, yakni mengarahkan, mengawasi, dan melakukan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan.

"Saya tugaskan kepada Pak Robert sebagai Plh. Sekretaris BNPP, itu uangnya ada di mana, apakah masih di K/L atau sudah ada di pemerintah daerah? Nah nanti kalo sudah ketemu, porsi anggaran yang kita lacak tersebut di mana, jangan digunakan untuk yang lain karena peruntukannya itu untuk perbatasan," jelas Menteri Tito.

Baca juga: Mendagri Minta BNPP Kawal Alokasi Dana ke Perbatasan Maluku Agar Tepat Sasaran

Mendagri kembali menjelaskan, dalam acara pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023, BNPP akan melaksanakan peresmian atas beberapa hasil pekerjaan tahun 2022, yaitu preservasi jalan di Pulau Leti, rekonstruksi jalan Kliis-Nyama sepanjang 174 kilometer, dan penggantian Jembatan Wear Nuwewang sepanjang 20 meter.

Pendanaan pembangunan tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sebagai informasi, sebelum memulai pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023 secara seremoni, Mendagri Tito dan Menkopolhukam Mahfud MD selaku Ketua Pengarah BNPP, dijadwalkan mengunjungi Pulau Meatimiarang di Kecamatan Mdona Hiera, Kabupaten MBD, yang berbatasan dengan perairan Timor Leste dan Australia.

Pulau Meatimiarang adalah pulau berpenduduk yang masuk ke dalam 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Indonesia.

Kunjungan kerja Mendagri Tito dan Mahfud MD untuk mengecek PPKT terakhir kali dilakukan pada 21 Desember 2022, yakni ke Pulau Rondo di Sabang, Aceh.